Suara.com - Kenaikan harga BBM tak ayal memicu naiknya harga sejumlah barang lain. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui kalau kondisi perekonomian saat ini cukup sulit.
"Kita sekarang menghadapi tantangan yang cukup berat, peningkatan kebutuhan hidup yang terpicu inflasi dan reorientasi daripada subsidi terhadap BBM," kata Sandiaga Uno saat Weekly Press Briefing Kemenparekraf secara virtual, Senin (5/8/2022).
Sandiaga Uno membagikan tiga kunci yang bisa dilakukan untuk menghadapi kenaikan harga BBM. Pertama, kata Sandiaga Uno, fokus untuk kelola biaya belanja dan pengeluaran di cost leader.
"Intinya berhemat," ujar Sandi.
Kedua, lebih memperbanyak keberagaman jenis produk kebutuhan masyarakat juga memperluas jejaring rantai supai barang dari label.
"Intinya perbanyak silaturahim," lanjutnya.
Kunci ketiga, kata Sandiaga Uno yakni dengan menguatkan keuangan dan kelola arus kas dengan bijak. Intinya, bagaimana bisa menunda membeli barang yang belum terlalu dibutuhkan.
"Jika kebutuhan itu tidak terlalu mendesak kita bisa memprioritaskan bagaimana usaha kita terutama di sektor Parekraf agar mereka bisa bertahan," kata Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno juga berpesan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) agar cermat dalam mengelola keuangan dan pengeluarannya. Penggunaan biaya disarankan hanya digunakan untuk kebutuhan esensial.
"Para pelaku parekraf bisa menghitung secara cermat dan meningkatkan efisiensi melalui pengetatan cost. Konsepnya adalah be a cost leader," ujarnya.
Sandi menambahkan kalau pihaknya saat ini sedang menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap industri parekraf. Sebab, kenaikan BBM berpotensi meningkatkan harga bahan pasok produk ekraf.
Ia memprediksi, kenaikan harga BBM akan meningkatkan harga produk ekraf sekitar 10 sampai 20 persen. Sedangkan untuk peningkatan biaya transportasi ke destinasi wisata yang dijangkau melalui jalur darat dan jalur laut, masih dalam tahap penghitungan data.
"Untuk peningkatan biaya transportasi terutama berkaitan dengan destinasi yang dijangkau dengan jalan darat dan laut, sedang kami hitung. Data-data ini akan kami ajukan ke Kemenkeu, seandainya diperlukan bantalan sosial bagi para pelaku parekraf, terutama bagi masyarakat rentan yang pendapatannya di bawah Rp 3 juta per bulan," kata Sandi.
TERPOPULER
