Prinsip ini melihat kepentingan dari masalah yang ada. Pasalnya pemberlakuannya melihat tatas hukum internasional. Kasusnya juga dilihat dulu apakah layak tindakan tersebut dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara.
Jika prinsip ini berlaku, artinya siapa saja dapat diberlakukan hukum Indonesia termasuk orang asing. Namun, kejahatan yang dibuat juga melibatkan kepentingan bersama negara-negara di dunia, seperti dijelaskan dalam pasal 4 KUHP dan Pasal 6 UU 1/2023.
