Suara.com - Menjelang Pemilu 2024 meski belum masuk masa kampanye ternyata dunia politik di Indonesia sudah diselimuti banyak polemik. Bahkan, polemik jelang Pilpres ini semakin menguat karena dibumbui drama-drama yang dibuat dari beberapa pihak.
Tak ayal jika publik di media sosial turut terbawa arus. Bahkan, tak sedikit penggiringan opini yang dilakukan oleh beberapa oknum.
Tentu saja hal itu melahirkan kicaun di media sosial yang dibalut dengan emosi yang sudah memanas. Kondisi seperti ini tentu sangat rentan dengan istilah polarisasi.
Lantas apa itu polarisasi dan dampaknya? Berikut ulasannya.
Apa Itu Polarisasi Politik?
Polarisasi politik memang sudah tak asing lagi terdengar di telinga. Dalam KBBI polarisasi merupakan pembagian atas dua bagian atau lebih pihak yang berlawanan.
Dalam buku yang berjudul 'Dasar-Dasar Ilmu Politik' Miriam Budiardjo menjelaskan kalau polarisasi politik merupakan istilah yang merujuk pada pandangan masyarakat terhadap politik yang mereka punya. Polarisasi ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.
Selain itu, Faris Budiman Annas dalam artikel opininya membahas bahwa polarisasi terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berlawanan. Entah itu dalam kebepihakan, ideologi, kepercayaan, atau kebijakan.
Polarisasi akan mudah terjadi saat masyarakat dihadapakan pada sebuah isu seperti perbedaan prinsip dengan kelompok lain. Yang mana kelompok yang satu cenderung menganggap pandangan kelompok lain itu salah.
Dampak Polarisasi Politik
Tentu saja polarisasi politik ini membawa dampak buruk karena terbelahnya masyarakat menjadi dua bagian yang besar. Berikut dampaknya.
1. Merusak Institusi Demokrasi
Dampak buruk pertama adalah rusaknya institusi demokrasi dengan menghambatnya proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal itu berpotensi timbulnya tindakan otoriter dan munculnya keputusan yang merugikan masyarakat.
2. Pelecehan Pada Institusi Kepresidenan
Polarisasi bisa menggagalkan institusi kepresidenan untuk mewakili kepentingan masyarakat secara luas dan lebih mementingkan agenda pribadi. Hal itu terjadi karena terdorongnya kandidat ekstrem dan memperkuat peran partai politik dalam pemilihan presiden.
TERPOPULER
