Menilik Jejak Politik Para Penggemar K-pop

Peristiwa ini juga terjadi pada tahun 2020, saat itu Donald Trump akan melakukan kampanye di Tulsa, Oklahoma. Tiket pada kampanye itu terjual habis dengan permintaan 1 juta, padahal kapasitas venue hanya 19 ribu orang.

Namun, saat ia hadir peserta yang datang hanya 6 ribu orang. Usut punya usut ternyata para penggemar K-pop ini yang meludeskan tiket online, tetapi tidak hadir.

Seruan itu pun bermula dari sebuah video di TikTok milik Mary Jo Laupp. Dalam unggahannya itu ia menyerukan untuk boikot kampanye Trump.

Menurutnya, kampanye Trump yang sosoknya dekat dengan supremasi kulit putih, tak semestinya digelar pada 19 Juni yang diperingati hari berakhirnya perbudakan. Lokasi kampanyenya pun berpengaruh, karena Tulsa menjadi wajah rasisme serta segregasi.

Unggahan video milik Mary Jo itu pun viral dan mendapat respon masif dari penggemar K-pop. Tentu saja hal itu sukses membuat Trump kesal karena sabotase ini.

Kpopers Thailand Menentang Kekuasaan Mutlak Militer dan Monarki

Pada tahun 2020, Thailand memanas akibat gelombang demonstrasi yang meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur serta kekuatan monarkinya, yang diwakili oleh Raja Vajiranlongkorn.

Aksi itu merupakan inisiasi dari anak muda. Menurut mereka Prayuth sangat sulit digoyangkan setelah ia mengkudeta pemerintah sipil pada 2014 dan kemudian membuat draf konstitusi yang berpeluang memperpanjang masa jabatannya.

Di sisi lain, monarki dianggap sudah terlalu lama menikmati keistimewaannya, termasuk kebal hukum dengan aturan lese-majeste yang bisa memenjarakan orang yang kritis terhadap kerajaan sampai 15 tahun.

Namun, di masa-masa perjuangan itu munculah sebuah kelompok penggemar K-pop dari Thailand yang menarik perhatian. Kala itu mereka melakukan mobilisasi yang cukup berdampak, mereka melauka penggalangan dana di Twitter salah satunya melalui fanpage Girl Generation yang berhasil mengumpulkan 25 ribu USD dalam waktu 9 jam.

Dalam jangka waktu satu minggu, mereka bisa berhasil meraih galang dana mencapai 128 ribu USD.

Diketahui, donasi itu digunakan untuk membeli alat-alat perlindungan untuk para demonstran seperti helm, jas hujan, hingga sarung tangan untuk melindungi mereka dari tindakan polisi.

Tak hanya itu, sebagian uang juga digunakan untuk pembiayaan bantuan hukum yang dilakukan Thai Lawyers for Human Right untuk menangani pendampingan terhadap demonstran yang tertangkap dan ditahan militer selama aksi itu.