REGIONAL:
Suara.com - Debat panas terkait politik dinasti dan human rights turut menyeret keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga Jenderal Hoegeng.
Pasalnya, keluarga Jokowi dinilai sebagai simbol dari politik dinasti dan nepotisme lantaran keluarganya mendapat karpet merah untuk berkarier di perpolitikan Tanah Air.
Sedangkan keluarga Jenderal Hoegeng harus berjuang dari nol dan tak memanfaatkan privilese keluarga untuk berkarier.
Lantas, kenapa keluarga Jokowi dan keluarga Hoegeng bisa menjadi simbol atas dua hal yang saling berlawanan.
Apa yang sebenarnya dimaksud dengan nepotisme dan human rights?
Keluarga Jokowi: Sebagai simbol definisi nepotisme
Sosok yang membandingkan keluarga Jokowi dengan keluarga Jenderal Hoegeng tak lain adalah sutradara kondang, Dandhy Laksono.
Sutradara yang naik daun berkat film Dirty Vote tersebut sontak membandingkan keluarga Jenderal Hoegeng yang menjadi wujud human rights.
"Ini bedanya "Human Rights" dan nepotisme," cuit Dandhy Laksono.
Tak heran jika Dandhy memandang keluarga Jokowi sebagai wujud nepotisme.
Sebab jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme didefinisikan sebagai perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat.
KBBI juga mendefinisikan nepotisme di dalam konteks politik sebagai kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
Senada dengan definisi nepotisme tersebut, keluarga Jokowi memang mayoritas terjun ke politik.
Putra sulung Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka terbilang beruntung lantaran bisa menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Gibran juga kekinian berhasil menjadi Wakil Presiden RI terpilih usai maju mencalonkan diri bersama Prabowo Subianto.
Lalu, menantu Jokowi yakni Bobby Nasution berkesempatan menjadi Wali Kota Medan.
Tak cukup di situ, keponakan Jokowi yakni Bagaskara Ikhlasulla Arif dikabarkan diangkat menjadi manager di PT Pertamina (Persero).
Keluarga Hoegeng: Benar wujud human rights?
Keluarga Hoegeng di sisi lain dinilai sebagai perwujudan human rights atau hak asasi manusia (HAM).
KBBI mendefinisikan HAM sebagai hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.
Disinyalir, Dandhy Laksono menilai keluarga Jenderal Hoegeng sebagai wujud HAM karena sanak familinya mengharagai hak asasi masing-masing dengan berjuang dari nol.
Anak dari sosok Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di era Orde Baru ini sempat ingin masuk ke TNI.
Namun, Hoegeng tak campur tangan dengan proses pendaftaran sang anak dan membiarkannya mencoba selayaknya orang biasa.
Sang anak Hoegeng tersebut ternyata adalah Aditya Soetanto Hoegeng.
Sayangnya berdasarkan informasi, Aditya tak lolos masuk TNI dan bekerja sebagai warga sipil.
Aditya tercatat sempat menjabat sebagai Vice President Director PT Yamaha Musik Indonesia Distributor.
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER