REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik kebijakan pemerintah soal pembagian konsesi tambang kepada ormas keagamaaan lantaran dinilainya mirip dengan praktik era pemerintah kolonial Belanda.
Awalnya Hasto menyinggung lahirnya Pancasila yang dijelaskan oleh Bung Karno. Menurutnya, kemanusiaan memiliki dua perspektif, yakni melawan berbagai bentuk penjajahan dan membangun persaudaraan dunia.
“Jadi, kalau sekarang hanya untuk berbicara dibungkam dengan hukum, itu kolonialisme baru. Betul enggak? Ini yang terjadi,” kata Hasto dalam diskusi peringatan Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
“Jadi kemudian kemanusiaan melawan berbagai bentuk penjajahan agar rakyat Indonesia merdeka," sambungnya.
Ia menyampaikan, perspektif kemanusiaan mencakup perlawanan terhadap penjajahan mental, ekonomi, dan politik. Tujuan akhirnya, kata dia, adalah keadilan dan penghapusan kemiskinan dalam Indonesia yang merdeka.
“Maka wajib bagi kader-kader PDIP untuk memiliki visi geopolitik Soekarno. Itu lahir dari dialektika dan tentang Pancasila yang berlatar dari falsafah pembebasan petani nelayan dan buruh,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa Pancasila harus bersifat progresif karena mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
"Ketika kita berbicara Pancasila, jadi mengapa Pancasila itu harus progresif, karena ada kemanusiaan, ada keadilan sosial disitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung pandangan Proklamator Ir Soekarno tentang penggabungan hasil dari masyarakat, kapitalisme, dan imperialisme modern.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengolah sumber bahan mentah dan pasar bagi produk luar negeri.
Atas dasar itulah, Hasto menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo membagi-bagikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan mirip dengan cara-cara pemerintah kolonial Belanda menjajah Indonesia.
“Jadi, kalau tambang sekarang dibagi-bagi, ini cara pandangnya masih cara pandang kolonialisme Belanda itu bukan cara pandang falsafah Bung Karno,” pungkasnya.
TERPOPULER