Suara.com - Selebtwit sekaligus komika Zarry Hendrik sempat menarik perhatian publik usai terang-terangan membela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. Zarry bahkan sampai dituding sebagai admin kocak media sosial Partai Gerindra.
Dulu pendukung 02, kini Zarry kritik balik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Giran. Hal ini terkait dengan Baleg DPR RI yang menganulir keputusan MK terkait RUU Pilkada.
"Kami pendukung Bapak Prabowo telah berjuang untuk kemenangan Bapak Prabowo di Pilpres 2024, dan itu perjuangan yang tidak mudah," ujar Zarry di akun X miliknya, Kamis (22/8/2024).
"Kami telah menanggung maki demi maki, cibir demi cibir, dan hardik demi hardik, yang bahkan kami bertanya-tanya, apakah para elit di atas sana melihat kami sudah menanggung semua itu, bahkan sebagian di antara kami menanggungnya dari sejak pilpres 2014," imbuhnya.
Zarry mengaku bersyukur atas kemenangan Prabowo. Kendati demikian ia menyayangkan DPR yang ia sebut ingin menghambat proses demokrasi dengan merevisi UU Pilkada dan menganulir putusan MK.
Lebih lanjut Zarry memberikan pesan pada KIM bahwa menganulir putusan MK sudah beda jalan dengannya.
"Wahai para tua-tua di KIM, sampaikan pada para anggota fraksi partai kalian, bahwa upaya menganulir putusan MK sudah menjadi upaya yang berbeda dengan perjuangan kami," ujar Zarry.
"Bukankah DPR tidak berupaya menganulir putusan MK waktu itu, sehingga dapat memuluskan pencalonan Gibran? Sekarang putusan MK untuk Pilkada memuluskan mereka yang ingin maju sebagai penantang usungan koalisi sebesar kalian, lalu jadi takut kalahkah kalian?" imbuhnya.
Zarry juga menyentil KIM yang seolah hanya berani usung Ridwan Kamil tanpa kompetitor sepadan. Ia juga berpesan pada Prabowo untuk waspada dengan politisi sekitarnya.
"Bapak Prabowo, kalimat ini ada di buku Bapak: 'Dari 15 orang yang saya temui di politik, 14 orang bicara kebohongan.' Ingat selalu akan itu, ya, Pak. Waspada," ungkap Zarry.
"Akhir kata, di pilpres kemarin saya pendukung 02, dan saya menolak upaya penganuliran oleh DPR terhadap putusan MK yang final; mendesak DPR untuk bertindak arif dan bijaksana terhadap putusan tersebut," tandasnya.
TERPOPULER
