Apa Itu Kabinet Zaken? Impian Prabowo Subianto Dalam Pemerintahannya

Suara.com - Presiden terpilih RI Prabowo Subianto kabarnya akan membentuk kabinet zaken yang diisi oleh individu-individu kompeten, meski mereka bisa juga diajukan oleh partai politik. Prabowo disebut akan merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Komposisi kabinet Prabowo itu pun akan lebih banyak diisi kalangan profesional atau ahli dengan sedikit jatah menteri dari partai politik. Lantas apa itu kabinet zaken yang akan dibentuk dalam pemerintahaan Prabowo? Simak penjelasan berikut ini.

Pengertian Kabinet Zaken

Kabinet zaken merupakan kabinet pemerintahan yang terdiri dari para ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. Para ahli dalam kabinet zaken dipilih tanpa mempertimbangkan keterlibatan politis mereka.

Disebutkan bahwa para ahli dari kabinet zaken biasanya tidak terikat parpol. Walau begitu, ada juga ahli dalam kabinet yang merupakan anggota parpol. Namun perlu ditegaskan bahwa mereka mendapat posisi sebagai menteri karena keahlian yang dimiliki

Kabinet zaken atau kabinet ahli  ini dibentuk tanpa campur tangan DPR karena bertanggung jawab langsung pada presiden. Para ahli dalam kabinet zaken ini bertugas menyelenggarakan konsitusi dalam pemerintah.

Sejarah Kabinet Zaken di Indonesia

Sejarah kemunculan kabinet zaken di Indonesia terjadi dalam Kabinet Natsir yang dibentuk pada 6 September 1960. Kabinet Natsir disebut sebagai kabinet zaken karena posisi menteri diisi oleh orang-orang profesional dan ahli, di antaranya ahli ekonomi dan keuangan terkemuka.  

Ketika itu dipilih Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan dan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu Natsir yang merupakan kader Partai Masyumi tidak mengikutsertakan PNI dalam kabinetnya. Padahal kursi PNI di parlemen adalah kedua terbesar setelah Masyumi.

Natsir lebih memilih kerja sama dengan partai-partai kecil seperti PSI, PSII, PIR, Parindra, Partai Katolik, dan Fraksi Demokrasi. Hal itu juga berkat permintaan Sukarno sebagai kepala negara. 

Meski begitu, Kabinet Natsir hanya berumur singkat. Natsir mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri pada Soekarno setahun kemudian tepatnya pada 21 Maret 1951.

Kader PNI Wilopo juga pernah berupaya membentuk kabinet zaken dengan mengajak PSI, PSII, Parkindo, Parindra, Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Buruh untuk berkoalisi. Namun nasib zaken Kabinet Wilopo sama dengan Kabinet Natsir yang hanya berusia satu tahun.

Namun Wilopo dan Natsir menghadapi permasalahan yang sama dalam kabinet zaken yakni mereka kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Partai-partai yang mulanya berkoalisi, menarik para menteri mereka. Dengan demikian Natsir dan Wilopo jadi mudah dilengserkan karena tidak punya dukungan kuat di parlemen.

Natsir dan Wilopo memang mengangkat menteri yang ahli di bidangnya. Namun bagaimanapun juga, menteri-menteri itu berasal dari parpol. Para menteri akan tunduk pada keputusan parpol masing-masing jika ingin keluar dari kabinet.

Kontributor : Trias Rohmadoni