Suara.com - Baru beberapa hari menjabat, beberapa menteri dan utusan khusus presiden mendapatkan sorotan publik. Berikut adalah kontroversi menteri Prabowo yang baru dilantik.
Presiden Prabowo Subianto telah melantik jararan menteri, wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus presiden di Istana Negara pada 21 dan 22 Oktober 2024. Para pemangku jabatan tersebut akan membantu Presiden dalam mewujudkan program kerjanya untuk periode 2024-2029.
Namun, dalam hitungan hari usai dilantik, beberapa anggota kabinet tersebut sudah menimbulkan kontroversi yang mendapat reaksi keras dari publik. Simak ulasannya berikut ini.
1. Yandri Susanto Pakai Kop Kementerian untuk Acara Haul Ibu
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, mengakui telah menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul dan syukuran, yang jelas-jelas merupakan kepentingan pribadi.
Tak hanya itu, dalam acara tersebut, Yandri juga menyelipkan beberapa Alat Peraga Kampanye (APK) untuk istrinya, Ratu Rachamtuzakiyah, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Serang dalam Pilkada 2024.
Tindakannya tersebut tak hanya mendapatkan kritik dari masyarakat, namun juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menilai bahwa tindakan Yandri itu keliru.
Yandri pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pernyataan ini disampaikan Yandri sebagai tanggapan terhadap kritik dari Mahfud MD.
2. Pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal Peristiwa 1998
Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menuai kontroversi usai mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Ia pun mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh wartawan.
"Kemarin, saya tidak begitu jelas dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya, apakah itu terkait genocide atau ethnic cleansing? Jika itu yang ditanyakan, maka kedua hal tersebut memang tidak terjadi pada tahun 1998," kata Yusril saat ditemu wartawan pada Selasa (22/10/2024).
Yusril menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut.
3. Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp64 miliar. Ia pun mengusulkan agar anggaran tersebut dirombak, dan ia menginginkan anggaran sebesar Rp20 triliun.
Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai menekankan perlunya memperkuat perlindungan HAM dan memenuhi kebutuhan HAM masyarakat. Namun, ia berpendapat bahwa anggaran sebesar Rp64 miliar tidaklah cukup.
Ia menjelaskan bahwa ia memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.
Pigai juga memastikan bahwa Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Ia menyatakan keinginan untuk memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat, dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
4. Gelar Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad
Gelar mentereng Raffi Ahmad yang diperolehnya dari UIPM Protokol Istana kembali menjadi perdebatan. Pihak Kepresidenan mengumumkan gelar tersebut saat pelantikannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto.
TERPOPULER
