Daftar 17 Lembaga dan Kementerian yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Termasuk Polri dan Kemenhan

Suara.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran di pemerintahan menuai pro dan kontra. Lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah memiliki target penghematan sampai Rp 306 triliun.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta agar alokasi dana lebih optimal. Ada 10 kementerian dan lembaga yang terkena dampak efisiensi anggaran tersebut.

Namun, tak semua lembaga dan kementerian di pemerintahannya yang terkena efisiensi atau pemotongan anggaran. Lantas apa saja daftar lembaga yang tidak terdampak efisiensi anggaran? Simak penjelasan berikut ini.

Daftar Lembaga Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Perbesar

Ada sejumlah lembaga yang tidak terdampak efisiensi anggaran yang mayoritasnya merupakan lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Dengan begitu, anggaran mereka masih tetap sesuai alokasi dalam APBN 2025. Daftar kementerian dan lembaga yang tidak terdampak efisiensi anggaran dengan jumlah anggaran terbesar antara lain:

1. Kementerian Pertahanan, jumlah anggaran Rp 166,26 triliun
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jumlah anggaran Rp 126,64 triliun
3. Badan Gizi Nasional, jumlah anggaran Rp 71 triliun
4. Kejaksaan Agung, jumlah anggaran Rp 24,38 triliun
5. Mahkamah Agung, jumlah anggaran Rp 12,68 triliun
6. Badan Intelijen Negara (BIN), jumlah anggaran Rp 7,05 triliun
7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), jumlah anggaran Rp 6,69 triliun
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), jumlah anggaran Rp 6,15 triliun
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah anggaran Rp 2,47 triliun
10. Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah anggaran Rp 2,45 triliun
11. Bendahara Umum Negara, jumlah anggaran Rp 1,93 triliun
12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah anggaran Rp 1,26 triliun
13. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), jumlah anggaran Rp 969 miliar
14. Mahkamah Konstitusi (MK), jumlah anggaran Rp 611 miliar
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah anggaran Rp 354 miliar
16. Kementerian Ekonomi Kreatif, jumlah anggaran Rp 279 miliar
17. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, jumlah anggaran Rp 268 miliar

Kontributor : Trias Rohmadoni