REGIONAL:
Suara.com - Peringatan Darurat berlambang Garuda Pancasila kembali beredar di jagat media sosial bertepatan dengan beberapa hari setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kali ini, Peringatan Darurat hadir dengan warna merah setelah sebelumnya berwarna neon bak pesan galat di perangkat komputer.
Warna merah menyala pada Peringatan Darurat kini membuat publik penasaran, apa arti peringatan tersebut kali ini?
Simbol penolakan rakyat terhadap pemangkasan dana pendidikan
Usut punya usut, Peringatan Darurat yang muncul semenjak Rabu (12/2/2025) malam dan Kamis (13/2/2025) siang muncul sebagai wujud penolakan beberapa lapisan masyarakat yang menolak pemangkasan dana pendidikan.
Informasi terkait rekonstruksi pemangkasan anggaran muncul dan sontak membuat segenap pihak kecewa.
Adapun baru-baru ini, pemerintah melakukan pemangkasan dana sebesar Rp8,03 triliun menjadi Rp7,27 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Keputusan tersebut telah tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.
Tak cukup di situ, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memberi lampu hijau melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sontak, publik menyoroti bahwa keputusan tersebut sungguh tidak tepat karena mengorbankan anggaran yang seharusnya bisa diserap ke dunia pendidikan.
Tak sedikit mereka yang menentang keputusan Prabowo yang melakukan pemangkasan ke sektor pendidikan yang dinilai penting.
"Guys please, ramein tolak pemangkasan dana pendidikan!," bunyi cuitan warganet yang mengajak warganet lain untuk mengunggah Peringatan Darurat berwarna merah.
Berkat beberapa ajakan serupa, publik kini beramai-ramai mengunggah Peringatan Darurat merah itu. Beberapa unggahan juga disertai dengan tangkapan layar terkait data rekonstruksi dana pendidikan yang telah dipangkas.
Peringatan Darurat merah tersebut ternyata juga menyoroti salah satu program yang terancam ikut dipangkas yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah alias KIP-K.
Publik menyanyangkan jika KIP-K benar-benar dipangkas. Sebab, program tersebut diandalkan oleh banyak mahasiswa kurang mampu.
Beberapa pihak menyoroti bahwa jika program KIP-K tak berlanjut, maka beberapa mahasiswa terancam tak bisa melanjutkan studinya di perguruan tinggi.
"Gue sedih karena liat anak-anak orang lain yang masih susah buat sekolah. ditambah lagi dana pendidikan (akan) dipangkas, ya Allah miris," bunyi salah satu cuitan yang menyayangkan wacana pemangkasan dana itu.
"Tolak pemangkasan dana pendidikan!," bunyi cuitan yang turut digaungkan oleh berbagai pengguna.
Respons resmi dari Mendikdasmen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam keterangannya, pada rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (12/2/2025) akhirnya turut angkat bicara soal pemangkasan tersebut.
Abdul mengungkap awalnya Kementerian Dikdasmen mendapat anggaran sebesar Rp 33,55 triliun. Anggaran tersebut sempat hendak dipangkas menjadi 25,5 triliun. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan, anggaran tersebut dipangkas hingga berada di angka Rp26,27 triliun.
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER