REGIONAL:
Suara.com - Kawasan Raja Ampat kembali menjadi perhatian nasional. Kali ini bukan karena keindahan alamnya semata, tetapi karena adanya ekspansi industri tambang nikel yang dinilai mengancam kawasan konservasi tersebut.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengingatkan bahwa setiap aktivitas industri ekstraktif harus berpijak pada prinsip pariwisata berkelanjutan.
"Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian," ujar Widiyanti dalam keterangan resminya, Rabu (4/6), usai bertemu Gubernur Papua Barat Daya di Jakarta.
Ia menegaskan, pembangunan pariwisata yang ideal adalah yang berjalan selaras dengan ekologi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Bukan yang meminggirkan mereka.
Karena itu, Kementerian Pariwisata mencermati dengan serius ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, yang letaknya dekat dengan kawasan UNESCO Global Geopark.
Menurutnya, masyarakat dan pemerhati lingkungan punya alasan kuat untuk khawatir. Status Raja Ampat sebagai destinasi prioritas, Kawasan Konservasi Perairan Nasional, serta Pusat Terumbu Karang Dunia, harus dijaga dengan sungguh-sungguh.
"Kami mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi," ucapnya.
Widiyanti juga mendorong pendekatan whole of government agar kebijakan lintas sektor—pariwisata, lingkungan, energi, dan mineral—selaras dan berpihak pada keberlanjutan.
Kementerian Pariwisata, katanya, siap menyediakan data perencanaan serta pengalaman empiris dari masyarakat lokal yang selama ini jadi penjaga kawasan.
“Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Widiyanti.
Senada dengan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menambahkan, “Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat.”
Ia menegaskan, investasi terbaik di Raja Ampat bukan tambang, tetapi konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
"Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model destinasi di dunia yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dengan selaras," kata Elisa.
Aksi Protes Greenpeace
Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda asal Raja Ampat menggelar aksi damai di acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta. Aksi ini menyuarakan dampak destruktif industri tambang dan hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
Saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno berpidato, aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”. Mereka juga membentangkan spanduk dengan pesan tegas: “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”.
Tak hanya di ruang konferensi, aksi serupa juga berlangsung di area pameran. Pesan-pesan kritis terpampang jelas di antara gerai dan pengunjung: “What’s the True Cost of Your Nickel”, “Nickel Mines Destroy Lives”, dan “Save Raja Ampat the Last Paradise”.
Greenpeace menegaskan bahwa industri nikel telah membawa luka di banyak wilayah. Hutan dibabat, air tercemar, udara kotor, dan masyarakat kehilangan ruang hidup. Tambang nikel juga berkontribusi pada krisis iklim karena masih mengandalkan PLTU captive sebagai sumber energi dalam proses hilirisasi.
“Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal. Industrialisasi nikel–yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik–telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi. Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Melalui aksi ini, Greenpeace mendesak pemerintah dan pelaku industri untuk meninjau ulang ekspansi tambang nikel, terutama di wilayah sensitif seperti Raja Ampat. Mereka juga mengajak publik untuk mempertanyakan: siapa yang sebenarnya membayar harga kemajuan ini?
TERPOPULER
