Suara.com - Selama ini, bangsa Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Namun benarkah Kemerdekaan Indonesia terjadi tanggal 17 Agustus 1945?
Jawabannya, tidak. Baik secara historis maupun definitif, Kemerdekaan Indonesia bukan tepat terjadi pada 17 Agustus 1945.
Salah satu faktor penentu kemerdekaan Indonesia adalah pengakuan dari negara lain.
Tahukah Anda bahwa Belanda yang saat itu menduduki Indonesia baru mengakui kemerdekaan pada bulan Desember 1949, bukan Agustus 1945?
Lantas, apakah ini berarti bahwa tanggal kemerdekaan Indonesia selama ini keliru? Supaya tidak bigung, simak informasi berikut.
Kemerdekaan Indonesia Bukan 17 Agustus 1945
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Ousat setelah mendapatkannya dari kependudukan Belanda dan Jepang.
Meskipun secara moral dan politik bangsa Indonesia menganggap itulah hari kemerdekaan, Belanda tidak mengakuinya hingga bertahun-tahun kemudian.
Sebenarnya ada beberapa negara lain yang lebih dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka adalah Mesir dan Palestina.
Palestina lewat siaran radio berbahasa Arab pada tahun 1944 mengakui kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Tanggal Merah Bulan Agustus 2025 Ada Berapa? Bonus Libur dari Pemerintah Siap Dinikmati
Sementara Mesir, secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 22 Maret 1946, dan 10 Juni 1947 secara de jure.
Akan tetapi pernyataan dua negara ini dianggap tidak kuat. Terlebih Palestina yang statusnya sebagai negara merdeka di tahun itu juga masih belum jelas.
Belanda baru secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Kala itu, hadir perwakilan Belanda dan Indonesia yang kemudian menandatangani perjanjian yang menyetujui kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah Belanda menolak menyebut 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan secara hukum (de jure), dan hanya menerima tanggal tersebut secara moral atau politik (de facto).
Penilaian tersebut baru direvisi oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot yang hadir dalam peringatan HUT RI ke60 pada tahun 2005.
