Infografis
Jawaban Najwa langsung disambut tepuk tangan riuh dari penonton.
Najwa bahkan menambahkan sentilan menohok, "Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini," ucapnya yang kembali disambut riuh penonton.
Kalimat Najwa ini tidak hanya menyindir, tapi juga menunjukkan perbedaan fundamental antara gaji seorang jurnalis yang bekerja di sektor swasta dengan gaji anggota DPR yang didanai oleh uang rakyat melalui pajak.
Kenapa Gaji Anggota DPR Jadi Kontroversi?
Sebelumnya, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR memang sudah beberapa kali memicu demonstrasi. Isu ini kembali memanas setelah diberlakukannya tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini dianggap tidak adil, mengingat gaji pokok anggota DPR sendiri sudah tergolong besar yaitu sekitar Rp4,2 juta hingga Rp5,04 juta. Namun, yang membuat gaji mereka membengkak adalah berbagai tunjangan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Berdasarkan surat edaran dari Sekjen DPR RI dan Kementerian Keuangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000, para anggota dewan menerima berbagai macam tunjangan, mulai dari tunjangan jabatan, kehormatan, komunikasi intensif, hingga uang sidang.
Penerimaan bulanan mereka secara keseluruhan mencapai Rp55-66 juta, berkat berbagai tunjangan tersebut. Puncaknya, dengan tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta, total pendapatan mereka menembus angka di atas Rp100 juta per bulan.
Dengan 580 anggota DPR, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp29 miliar per bulan khusus untuk tunjangan perumahan. Alokasi ini setara dengan pengeluaran Rp1,74 triliun selama satu periode jabatan lima tahun. Jumlah yang fantastis ini menjadi pertanyaan besar di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Baca Juga: Mendadak! Jaja Miharja Kaget Terima Bintang Kehormatan dari Prabowo
