REGIONAL:
Suara.com - Di saat fasilitas dan gaji pejabat di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi sorotan karena kemewahannya, sebuah potret yang kontras berbanding terbalik datang dari Swedia.
Menjadi anggota parlemen di sana bukanlah tiket menuju kehidupan glamor. Sebaliknya, mereka hidup dalam kesederhanaan yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut.
Alih-alih menikmati gaji fantastis yang berlipat-lipat dari rakyatnya, anggota parlemen Swedia menerima gaji sekitar Rp98 juta per bulan.
Angka ini mungkin terdengar besar, namun menjadi sangat membumi ketika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) masyarakatnya yang sudah mencapai sekitar Rp66 juta.
Artinya, gaji seorang wakil rakyat di sana hanya 1,5 kali lipat dari gaji rata-rata warga yang mereka wakili.
Prinsip kesetaraan ini bukan sekadar angka, melainkan filosofi yang dipegang teguh. Per-Arne Hakansson, seorang anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, menjelaskan mengapa mereka menolak untuk diistimewakan.
“Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” ujar Hakansson.
Salah satu "tamparan" paling keras dari gaya hidup mereka adalah soal fasilitas transportasi. Lupakan pemandangan deretan mobil dinas mewah yang parkir di gedung parlemen.
Di Swedia, parlemen secara keseluruhan hanya memiliki tiga unit mobil dinas Volvo S80, yang nilainya pun tergolong wajar sekitar Rp150 juta per unit.
Itu pun penggunaannya sangat dibatasi. Mobil dinas tersebut hanya boleh digunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Perdana Menteri untuk urusan kenegaraan yang sangat resmi.
Pejabat parlemen Rene Poedtke menegaskan aturan ketat ini. “Hanya untuk keperluan tugas negara. Kami bukan perusahaan taksi,” ujarnya.
Lantas, bagaimana anggota parlemen lainnya bepergian?
Sama seperti warga biasa: menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta. Pemandangan seorang anggota dewan berdesakan di dalam bus pada jam sibuk adalah hal yang lumrah di Swedia.
Level kesederhanaan ini menjadi semakin ekstrem di tingkat pemerintah daerah. Mayoritas anggota dewan kota di Swedia bahkan tidak menerima gaji sama sekali.
Posisi tersebut dianggap sebagai sebuah tugas sukarela yang dijalankan di luar pekerjaan utama mereka. Hanya mereka yang duduk di posisi pimpinan seperti komite eksekutif yang mendapatkan gaji.
“Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita,” kata Christina Elffors-Sjodin, seorang anggota dewan kota Stockholm.
TERPOPULER