Infografis
- Abdul Kadir Karding dicopot dari jabatan Menteri P2MI, digantikan Mukhtarudin pada 8 September 2025.
- Karding sempat kontroversial karena bermain domino bersama pejabat dan dianggap kurang pantas.
- Ia juga dikritik usai menganjurkan WNI bekerja di luar negeri, meski kemudian memberi klarifikasi.
Suara.com - Abdul Kadir Karding resmi dicopot dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Posisinya kini digantikan oleh Mukhtarudin yang dilantik sekaligus mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada Senin, 8 September 2025.
Selain Abdul Kadir Karding, sejumlah menteri lain yang diberhentikan antara lain Sri Mulyani, Dito Ario Tedjo, Budi Arie, dan Budi Gunawan.
Sebagai salah satu menteri yang diberhentikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, berikut rekam jejak kontroversi Abdul Kadir Karding.
Kontroversi Abdul Kadir Karding
Belum lama ini, Abdul Kadir Karding menjadi sorotan publik usai kedapatan bermain domino bersama Raja Juli Antoni dan Azis Wellang.
Menanggapi hal tersebut, Karding menegaskan bahwa pertemuan itu merupakan ajang silaturahmi rutin KKSS yang kebetulan diisi dengan permainan domino.
"Biasanya, dalam pertemuan KKSS juga diisi dengan aktivitas bermain domino sebagai bagian dari budaya Sulawesi Selatan," kata Karding dalam keterangannya.
Ia menuturkan apabila pertemuan itu berlangsung pada Senin, 1 September 2025, dengan dihadiri seluruh pengurus KKSS.
Baca Juga: Siapa Mukhtarudin? Menteri P2MI Pengganti Abdul Kadir Karding yang Dicopot Prabowo!
Karding juga mengungkapkan bahwa dirinya awalnya berencana menemui Menteri Raja Juli, tapi akhirnya pertemuan berlangsung di Posko KKSS.
Menurutnya, ia dan Raja Juli berbincang di bagian belakang posko, terpisah dari anggota KKSS lainnya.
Obrolan tersebut berlanjut hingga malam sekitar pukul 23.30 WIB. Saat Raja Juli hendak pamit, anggota KKSS masih terlihat bermain domino.
Kontroversi lain yang pernah menyeret Karding adalah pernyataannya yang menganjurkan WNI untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai mencerminkan ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri.
Ucapan itu ia sampaikan dalam sebuah talkshow sekaligus peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro pada 26 Juni 2025.
