Siapa Mukhtarudin? Menteri P2MI Pengganti Abdul Kadir Karding yang Dicopot Prabowo!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Menteri P2MI) sekaligus Kepala BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025). Keputusan ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden untuk memperkuat kinerja kementerian strategis.

Profil Mukhtarudin

Mukhtarudin lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada 6 September 1964. Pria 61 tahun ini merupakan politisi Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi XII DPR RI periode 2024–2029 dari dapil Kalimantan Tengah. Komisi XII DPR membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Karier politik Mukhtarudin dibangun sejak lama di Partai Golkar. Ia pernah menjabat Wakil Ketua DPD II Golkar Kobar pada 2003–2008.

Di tingkat pusat, Mukhtarudin dipercaya menempati berbagai posisi penting, seperti Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, serta Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial DPP Partai Golkar.

Selain karier politik, Mukhtarudin memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Lambung Mangkurat pada 1988.

Selain itu, Mukhtarudin pernah berkarier di sektor swasta sebagai pengusaha, menjadi pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja sebagai Kabid Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Waringin Barat (1990–2002), dan juga mengajar di STIE Nusantara.

Riwayat organisasi Mukhtarudin di Partai Golkar dan berbagai lembaga lainnya cukup panjang. Ia pernah menjabat Ketua PD II AMPG Kobar, Wakil Ketua DPD KNPI Kobar, serta berbagai posisi strategis di DPP Golkar.

Pengalaman ini dianggap memperkuat kapasitasnya dalam mengelola perlindungan pekerja migran Indonesia di era globalisasi.

Pelantikan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI diharapkan membawa pembaruan dalam perlindungan pekerja migran, peningkatan layanan BP2MI, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa reshuffle ini bertujuan menghadirkan pejabat yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak terbukti di bidangnya.