Infografis
- Muncul isu yang menyebutkan Raffi Ahmad akan menggantikan Dito Ariotedjo menjadi Menpora.
- Isu itu muncul setelah Dito Ariotedjo dicopot dalam reshuffle kabinet.
- Raffi Ahmad akan menerima gaji yang sama seperti Utusan Khusus Presiden jika menjadi menteri.
Suara.com - Setelah muncul isu bahwa Raffi Ahmad akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, publik mulai ramai membahas perbedaan gaji antara Utusan Khusus Presiden dan menteri.
Isu tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dito Ariotedjo pada reshuffle kabinet, Senin (8/9/2025).
Meski belum ada konfirmasi resmi, publik ramai membicarakan kemungkinan Raffi Ahmad menempati posisi strategis ini.
Sejak 2024, Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden yang fokus pada Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Meskipun gaji pokok dan tunjangan jabatan Utusan Khusus setara menteri, status dan tanggung jawabnya berbeda. Berikut ulasan lengkapnya.
Tugas dan Tanggung Jawab Utusan Khusus vs Menteri
Tugas Utusan Khusus Presiden ditentukan langsung oleh Presiden dan berada di luar struktur kementerian maupun instansi pemerintah lainnya.
Mereka melapor langsung ke Presiden melalui Sekretaris Kabinet, dan fokus pada bidang strategis tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.
Di sisi lain, seorang menteri negara memimpin kementerian dan mengawasi implementasi kebijakan, program, dan operasional kementerian secara menyeluruh.
Baca Juga: Profil Puteri Komarudin, Anak Politisi Golkar Diisukan Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
Meskipun keduanya memiliki posisi strategis, menteri memikul tanggung jawab yang lebih luas, mulai dari manajemen kementerian, koordinasi lintas lembaga, hingga keputusan yang memengaruhi kepentingan nasional.
Utusan Khusus Presiden memiliki tugas ad hoc, di mana masa baktinya ditentukan oleh Presiden dan difokuskan pada misi atau proyek tertentu, tanpa memimpin struktur pemerintahan tetap.
Perbedaan Gaji dan Fasilitas Utusan Khusus vs Menteri
Utusan Khusus Presiden mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok Rp5.040.000 per bulan ditambah tunjangan jabatan Rp13.608.000, sehingga total pendapatannya mencapai Rp18.648.000 per bulan.
Selain itu, mereka mendapatkan fasilitas kerja setara menteri, termasuk mobil dinas, rumah dinas, jaminan kesehatan, dan dukungan tim asistensi. Namun, utusan khusus tidak berhak atas pensiun atau pesangon setelah masa baktinya selesai.
Meskipun jumlah gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sama, mereka memperoleh keuntungan tambahan berupa fasilitas dan hak pensiun.
Menteri mendapatkan dana operasional, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya, gaji ke-13, dan fasilitas lain yang mendukung pelaksanaan tugas kementerian.
Perbedaan mendasar terletak pada status struktural dan hak pensiun. Menteri memimpin kementerian dan memiliki hak pensiun, sementara utusan khusus bekerja ad hoc tanpa hak pensiun.
Raffi Ahmad Diisukan Menduduki Posisi Menpora
Isu pengangkatan Raffi Ahmad sebagai pengganti Dito Ariotedjo menjadi sorotan karena Raffi memiliki pengalaman sebagai Utusan Khusus Presiden serta aktif dalam dunia olahraga.
Spekulasi mengenai Raffi semakin menguat karena beberapa faktor. Pertama, ia pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden pada 2024, menunjukkan kedekatan dan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya.
Kedua, Raffi aktif di dunia olahraga melalui kepemilikan RANS Cilegon FC, yang dinilai menjadi modal tambahan untuk memimpin Kemenpora.
Tak hanya itu, rumor ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyebut bahwa pengganti Dito belum bisa dilantik karena sedang berada di luar kota.
Kebetulan, saat hari pelantikan pada Senin (8/9/2025), Raffi tengah menemani ibunya yang sakit di rumah sakit. Meskipun demikian, pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi, sehingga isu ini masih bersifat spekulatif.
Demikianlah informasi terkait beda gaji Utusan Khusus vs menteri, berkaitan dengan Raffi Ahmad yang diisukan gantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora.
Perbandingan antara hak keuangan Utusan Khusus Presiden dan menteri negara menjadi topik menarik, karena menyoroti keseimbangan dalam pemberian gaji dan tunjangan bagi pejabat yang memegang tanggung jawab strategis.
Kontributor : Dini Sukmaningtyas
