REGIONAL:
Suara.com - Nama Wali Kota Prabumulih, H Arlan, tengah menjadi sorotan publik usai kasus pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Roni dicopot dari jabatannya tak lama setelah menegur seorang siswa yang membawa mobil ke sekolah.
Masalahnya, siswa tersebut ternyata bukan murid sembarangan, melainkan putra dari orang nomor satu di Kota Prabumulih, yakni Arlan.
Padahal, sesuai aturan, siswa SMP tentu belum cukup umur untuk mengendarai mobil karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Roni yang berupaya menegakkan aturan pun harus menelan pil pahit setelah kehilangan jabatannya.
Kasus ini memantik perhatian publik karena menimbulkan tanda tanya soal gaya hidup keluarga pejabat daerah, terlebih jika dikaitkan dengan laporan harta kekayaan sang wali kota.
Harta Kekayaan H Arlan Menurut LHKPN
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan secara elektronik, total harta kekayaan H Arlan mencapai Rp17.002.737.046.
Rinciannya sebagai berikut:
Tanah dan Bangunan: senilai Rp5.871.750.000. Aset ini mencakup 18 properti yang tersebar di Kota Prabumulih dan Ogan Ilir, berupa tanah kosong maupun tanah dengan bangunan.
Alat Transportasi dan Mesin: senilai Rp4.921.000.000. Aset kendaraan Arlan terdiri dari tiga motor Yamaha keluaran 2022, beberapa unit truk Mitsubishi dan Hino keluaran 2016–2020, satu unit Triton Double Cabin, serta satu buldoser John Deere keluaran 2015.
Harta Bergerak Lainnya: Rp202.000.000.
Kas dan Setara Kas: Rp8.007.987.046.
Namun, Arlan juga tercatat memiliki utang sebesar Rp2.000.000.000. Jika dikurangi utang, total kekayaan bersihnya mencapai Rp17.002.737.046.
Mobil Anak Sekolah vs Data LHKPN
Yang menarik, dalam LHKPN, Arlan tidak tercatat memiliki mobil pribadi yang tergolong kendaraan mewah. Kendaraan yang terdaftar hanyalah motor, truk, hingga buldoser.
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik terkait dari mana anak sang wali kota membawa mobil ke sekolah.
Sementara dalam data resmi, harta kekayaan Arlan hanya mencatat kendaraan operasional seperti truk, motor, dan alat berat.
Kasus ini memperlebar perbincangan soal transparansi pejabat dan gaya hidup keluarganya. Banyak yang menyoroti ketidaksesuaian antara data LHKPN dengan fakta di lapangan.
Bagi Roni Ardiansyah, teguran yang ia berikan sebenarnya wajar sebagai upaya mendidik siswa agar taat aturan. Namun, tindakannya justru berakhir dengan pencopotan jabatan.
Kendati begitu, belum ada konfirmasi resmi terkait pencopotan Roni Ardiansyah dengan teguran terhadap anak Wali Kota Prabumulih.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prabumulih, A Darmadi, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi jabatan kepala sekolah adalah hal wajar sebagai bentuk penyegaran organisasi.
“Rotasi bisa terjadi kapan saja, dan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Ini hal biasa dalam menjaga dinamika organisasi,” ujar Darmadi.
TERPOPULER