Profil Sarah Sadiqa yang Dilantik Jadi Kepala LKPP: Pendidikan, Rekam Jejak dan Kekayaan

Suara.com - Nama Sarah Sadiqa yang baru dilantik menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Rabu (17/9/2025) mengemuka. Profil dan rekam jejaknya ternyata tidak baru di lembaga tersebut.

Terpilihnya sosok Sarah Sadiqa pun mencuri perhatian karena dirinya memang lahir dan besar dari rahim LKPP yang kini dipimpinnya

Rekam Jejak

Sebelum dipercaya menjadi orang nomor satu di LKPP, Sarah Sadiqa pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP sejak Februari 2020. Posisi tersebut memberinya peran sentral dalam merumuskan arah dan kebijakan strategis pengadaan nasional.

Jejak kariernya juga sangat matang di LKPP. Serangkaian jabatan strategis telah diduduki Sarah, yakni Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (Februari 2020 - September 2025),

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (Juli 2015 - Februari 2020), Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi (Februari 2024 - Juli 2025), Direktur Pengembangan Sistem Katalog (Oktober 2013 - Februari 2024), Direktur Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN (Januari 2013 - Oktober 2013), dan Direktur Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (April 2011 - Januari 2013).

Rangkaian jabatan ini membuktikan bahwa Sarah telah menguasai berbagai aspek vital di LKPP, mulai dari perencanaan, pengembangan sistem e-katalog, monitoring, hingga perumusan kebijakan strategis. Pengalamannya yang komprehensif ini menjadi modal utama untuk memimpin lembaga yang menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan efisiensi belanja negara.

Dedikasinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah diakui melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya, sebuah tanda kehormatan bagi PNS yang menunjukkan loyalitas, kinerja, dan prestasi luar biasa. Hebatnya, Sarah menerima penghargaan ini sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2005 dan 2015.

Pendidikan

Menilik riwayat akademisinya, Sarah Sadiqa merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 1992.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana ke Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Master of Science dari Northeastern University, Boston, pada tahun 1999.

Kombinasi ilmu hukum dan sains manajemen ini menjadi bekal kuat dalam menapaki kariernya. Tak heran jika Sarah Sadiqa berhasil menduduki posisi puncak di LKPP.

Kekayaan

Kekayaan Sarah Sadiqa mencapai Rp4.135.404.895 atau Rp4,1 miliar, sebagaimana yang tercantum di Laporan Harta Kekyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang laporkan pada 27 Maret 2025.

Bila dirinci, kekayaan tersebut meliputi sederet aset yakni Tanah dan Bangunan Rp2,9 miliar yang tersebar di dua lokasi yakni Bekasi dan Tangerang Selatan.

Sarah Sadiqa juga mempunyai alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 3 mobil dengan merek berbeda senilai Rp675 juta. Kemudian harta bergerak lainnya Rp50 juta serta kas dan setara kas Rp510 juta.

Pelantikan

Pelantikan Sarah Sadiqa untuk menggantikan Hendrar Prihadi ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025. Prosesi yang berlangsung khidmat di Istana Negara, diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti.

Di bawah panduan langsung Presiden Prabowo, Sarah Sadiqa mengucapkan sumpah jabatannya, sebuah momen yang menandai dimulainya babak baru dalam kariernya yang sudah panjang di dunia birokrasi.

"Demi Allah saya bersumpah, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo yang diikuti oleh Sarah.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Penunjukan Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP memiliki arti tersendiri, sebagai penegasan komitmen pemerintah pada reformasi sistem pengadaan yang akuntabel.