REGIONAL:
Dewi Larasati membandingkan praktik pertanian modern dengan metode tradisional yang lebih ramah lingkungan, seperti penanaman bergilir yang dahulu sering dilakukan.
"Kalau sekarang itu kan memang penggunaan pokok yang sangat tinggi, kemudian pestisida, dan lain-lain, itu memang bisa menyebabkan kerusakan lahan," jelasnya.
Solusi yang diusulkan adalah mengurangi input bahan kimia dan kembali menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang berfokus pada perbaikan kesuburan tanah.
Bencana banjir di hilir dan tanah longsor di hulu telah menjadi rutinitas yang memprihatinkan di DAS Bodri. Suparno dari Forum DAS Jateng mengungkapkan bahwa kondisi DAS yang kritis, dengan tutupan lahan yang minim dan tanah yang rentan erosi, menjadi pemicu utama.
"Apapun yang diusahakan apabila terjadi bencana maka dengan seketika semuanya menjadi sia-sia," kata Suparno sambil, menekankan pentingnya tindakan preventif.
Suparno juga menyinggung hasil pengukuran daya dukung sungai yang menunjukkan ketidakmampuan sungai menampung debit air saat curah hujan ekstrem. Pada Januari 2025, misalnya, peningkatan kapasitas tanggul dan penerapan konsep Zero Delta G—memastikan air hujan meresap ke dalam tanah—menjadi solusi vital yang perlu segera diimplementasikan.
Hery Budiarto dari GEF SGP Indonesia menyoroti bahwa perubahan perilaku masyarakat akan efektif jika memberikan manfaat ekonomi langsung. "Perut, perut terisi itu yang penting," ujarnya.
Selain itu, Hery juga menjelaskan pentingnya pendekatan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan kelompok petani kopi di Kendal yang menerapkan sistem pertanian agroforestri.
Dengan menanam kopi, menurut Hery, mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi juga turut dalam upaya konservasi lahan. Inisiatif ekonomi hijau semacam ini terbukti mampu menggerakkan masyarakat untuk peduli lingkungan secara sukarela karena selaras dengan kebutuhan hidup.
Sementara itu, isu pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di empat kabupaten yang dilalui DAS Bodri. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendal, Wasito, menyampaikan tempat pemrosesan akhir (TPA) di wilayah ini diawasi ketat Kementerian Lingkungan Hidup.
Ia menjelaskan, metode pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan, yaitu hanya ditampung, diangkut, dan dibuang, tidak menyelesaikan masalah, malah cuma mengalihkan persoalan.
"Apabila ini berlangsung secara terus-menerus turun-temurun tentunya daerah pesisir sebagai hilir dari DAS Bodri akan menjadi tumpukan dari sampah tersebut," ungkap Wasito.
Solusi yang disepakati adalah mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, melalui pemilahan sampah dan program bank sampah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang.
Deklarasi Hijau Bodri 2025: Pijakan Aksi Nyata
Diskusi yang intensif dan produktif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga akademisi, telah mencapai puncaknya. Pertukaran ide dan gagasan yang dinamis, diiringi semangat kolaborasi yang kuat, telah membuahkan hasil yang signifikan dan monumental: terbentuknya Deklarasi Hijau Bodri 2025.
Deklarasi ini menjadi sebuah komitmen kolektif yang berisikan 10 poin aksi nyata. Kesepuluh poin ini mencerminkan prioritas utama dalam upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Bodri, meliputi aspek-aspek krusial seperti pengelolaan sumber daya air, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemberdayaan ekonomi hijau, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Deklarasi Hijau Bodri 2025 menjadi pedoman jelas bagi para pemangku kepentingan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program konservasi secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan setiap inisiatif tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
Untuk memastikan dampak yang luas dan implementasi yang efektif, Deklarasi Hijau Bodri 2025 akan segera disosialisasikan dan dikirimkan kepada seluruh instansi terkait. Harapannya dengan adanya deklarasi ini, akan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan Bodri untuk generasi mendatang.
TERPOPULER
