Infografis
8. Penduduk lanjut usia
9. Veteran Republik Indonesia
10. Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta
11. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini;
12. Penjaga rumah ibadah
13. Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Mekanisme Pendaftaran & Verifikasi
Baca Juga: Pohon Tumbang di Jakarta Makan Korban Jiwa, Begini Ultimatum DPRD ke Distamhut DKI
Warga yang ingin mendapatkan fasilitas ini nantinya akan mendaftar melalui sistem JakLingko atau aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Prosesnya meliputi:
- Verifikasi data kependudukan (NIK DKI Jakarta)
- Cek status ekonomi melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- Aktivasi kartu elektronik atau digital pass di aplikasi JAKI
- Setelah verifikasi berhasil, pengguna akan mendapat akses gratis di transportasi umum DKI Jakarta, dengan batasan waktu dan rute tertentu sesuai kebijakan masing-masing operator.
Moda Transportasi yang Termasuk Layanan Gratis
Berdasarkan penyesuaian dari Pergub sebelumnya, berikut moda yang kemungkinan masuk dalam program:
- Bus TransJakarta (termasuk Mikrotrans)
- MRT Jakarta (Koridor Lebak Bulus – Bundaran HI)
- LRT Jakarta (Kelapa Gading – Velodrome)
- KRL Commuter Line untuk rute dalam kota (setelah kerja sama dengan KAI Commuter disepakati)
- Selain itu, layanan integrasi seperti JakLingko juga akan disertakan agar perjalanan bisa dilakukan secara seamless dengan satu kartu.
Musim hujan sering membuat biaya transportasi melonjak, entah karena perjalanan jadi lebih panjang, atau karena sebagian pekerja harus berganti moda transportasi lebih dari satu kali. Dengan adanya fasilitas transportasi gratis, beban biaya mobilitas diharapkan berkurang, sekaligus mendorong masyarakat lebih memilih transportasi publik daripada kendaraan pribadi.
Program ini juga sejalan dengan target Jakarta untuk:
- Mengurangi kemacetan dan emisi karbon
- Meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal dalam kegiatan ekonomi
- Dan memperkuat citra Jakarta sebagai kota berkelanjutan pasca-pemindahan ibu kota.
Tentunya, sejumlah warganet menyambut baik kebijakan ini. Banyak yang menilai program tersebut sebagai bentuk “keadilan sosial dalam mobilitas” karena membantu mereka yang sebelumnya harus menghabiskan sebagian besar gajinya untuk ongkos kerja. Namun, ada pula yang mengingatkan pentingnya pengawasan penerapan dan transparansi data penerima agar fasilitas ini tepat sasaran.
