- Menurutnya jika Whoosh dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka seluruh kerugian seharusnya ditanggung oleh negara.
- Herman menyoroti kebingungan yang muncul ketika ada pernyataan bahwa APBN tidak akan lagi membiayai kerugian proyek ini.
- DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi ini.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebagai "investasi sosial" untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan.
Meskipun memahami berbagai alasan di balik terwujudnya proyek ini, Khaeron mendesak untuk dijelaskan secara transparan mengenai siapa yang akan menanggung kerugian operasional Whoosh yang saat ini sudah terjadi.
"Itu fine menurut saya. Artinya, reasoning apapun untuk terwujudnya ini sudah lewat," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
"Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?," sambungnya.
Pernyataan Jokowi yang mengemukakan Whoosh sebagai investasi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu perjalanan, menurut Herman, memang bisa menjadi argumen.
Namun, ia menekankan bahwa jika Whoosh benar-benar dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka seluruh kerugian seharusnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
"Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya [perwakilan pemerintah/pejabat terkait] mengatakan bahwa APBN enggak mau bayarin lagi, gitu lho," lanjut Khaeron.
"Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, enggak ada masalah," sambungnya.
Ia juga menyoroti kebingungan yang muncul ketika ada pernyataan bahwa APBN tidak akan lagi membiayai kerugian proyek ini.
Baca Juga: Luhut Jawab Utang Whoosh Rp116 Triliun: 12 Juta Penumpang Bukti Keberanian
"Ini kan masalahnya sekarang rugi siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?" tanyanya.
Anggota DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyikapi kondisi ini. Ia juga berencana untuk meminta keterangan dan informasi dari konsorsium BUMN termasuk PT Kereta Api Indonesia dan Danantara mengenai langkah-langkah strategis ke depan untuk mengatasi kerugian yang diprediksi akan berlangsung panjang.
"Kalau hitung-hitungan IRR saja 46 tahun, waktu kami masih membahas ini di awal, ya sebelum beroperasi dan kemudian rugi, kami juga menghitung dengan harga tiket yang lebih tinggi dari hari ini," jelas Khaeron.
Dengan harga tiket Whoosh yang saat ini lebih rendah dari estimasi awal, ia memperkirakan periode pengembalian modal (IRR) akan lebih panjang lagi. Hal ini, menurutnya, akan membutuhkan restrukturisasi.
