Biodata dan Pendidikan Rospita Vici Paulyn: 'Semprot' UGM di Sidang Ijazah Jokowi

Suara.com - Ada figur kunci yang menyita seluruh fokus publik dalam sidang sengketa ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Tokoh kunci tersebut tak lain adalah Rospita Vici Paulyn yang memimpin sidang sebagai ketua.

Ia hadir sebagai Ketua Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) dan tegas melontarkan pertanyaan menohok ke berbagai pihak yang dipanggil dalam sidang tersebut.

Aksi Rospita yang paling berkesan kala itu adalah saat ia mencecar KPU Solo lantaran dinilai memusnahkan secara sepihak dokumen Jokowi, yang diduga termasuk ijazah kala ia berkuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM.

Berbekal pengalamannya menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP RI periode 2022-2026, ia tahu betul bahwa arsip seperti dokumen Jokowi tak bisa sembarang dimusnahkan.

Ia juga mencecar pihak lain seperti UGM dan sederet perwakilan lainnya yang dinilai bertanggung jawab memberikan kejelasan terhadap polemik ijazah Jokowi.

Rospita tentu bukan orang yang sembarangan sehingga ia bisa ditunjuk untuk mengatasi polemik berat yang menyangkut sosok mantan Presiden RI.

Ia punya segudang latar belakang karier mentereng sekaligus pendidikan yang cemerlang.

Berikut biodata dan rekam jejak pendidikan Rospita Vici Paulyn.

Komisioner dari tanah Papua

Rospita Vici Paulyn adalah sosok yang terpandang di kampung halamannya.

Berikut seluk beluk Rospita termasuk tempat kelahirannya.

• Nama lengkap: Rospita Vici Paulyn,
• Tempat, tanggal lahir: Jayapura, 11 Juni 1974,
• Profesi terkini: Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia,
• Jabatan di KIP: Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Periode 2022–2026).

Rekam jejak pendidikan mentereng

Rospita Vici Paulyn punya rekam jejak pendidikan yang menarik ketika diteliti lebih dalam.

Kendati ia berkarier di lembaga yang bertugas menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), ia bukan seorang berlatar belakang pendidikan managemen informasi publik.

Ia justru adalah seorang lulusan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura (UNTAN).

Adapun seusai rampung belajar seluk beluk teknik sipil, Rospita berkarier di bidang yang jauh dari apa yang ia pelajari.

Berikut tugasnya sebagai Komisioner KIP RI.

• Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi (individu/badan hukum) terhadap Badan Publik (kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemda, dll.),
• Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi seluruh Badan Publik di Indonesia,
• Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) UU KIP,
• Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya oleh Badan Publik,
• Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara berkala.

Tak berhenti di situ, Rospita sebagai komisioner juga berperan sebagai 'wasit' sekaligus regulator yang memastikan prinsip keterbukaan informasi berjalan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Riwayat karier

Rospita Vici Paulyn juga pernah berkarier di berbagai bidang, termasuk swasta.

Berikut riwayat lengkap karier Rospita sebelum menjadi Komisioner KIP.

• Staf PT Supra Securinvest (Member of Jakarta Stock Exchange) Jakarta,
• Dosen Lembaga Manajemen Sukabumi (LMS) 4, Sukabumi,
• Anggota Unit Pengelolaan Kompleks Wilayah Barat II – Sunrise Garden, Yayasan Pendidikan BPK Penabur Jakarta,
• Pendiri dan Direktur CV Prima Karya Khatulistiwa (Perusahaan Konsultan Teknik di Pontianak),
• Komisioner dan anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Momen Rospita masuk ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) adalah momen yang berkesan dalam kariernya, sebab ia berhasil mengantarkan Kalimantan Barat meraih peringkat pertama pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional kategori Pemerintah Provinsi.

Kontributor : Armand Ilham