Generasi Muda Makin Rentan Narkoba, Pemerintah Punya Strategi Apa Untuk Lindungi?

Suara.com - Indonesia masih menghadapi ancaman serius penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dampaknya paling besar dirasakan oleh generasi muda, yang menjadi kelompok paling rentan terpapar narkoba di lingkungan sekolah, kampus, hingga ruang digital.

Kondisi ini diperparah oleh dinamika jaringan sindikat lintas negara, akses narkotika yang semakin mudah, serta rendahnya literasi risiko di sebagian masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah menegaskan perlunya pendekatan baru yang tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi memperkuat pencegahan dan ketahanan sosial.

Penguatan Strategi dan Teknologi untuk P4GN

Sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia, pemerintah memperkuat langkah nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fokus kebijakan kini menempatkan perlindungan generasi muda dan pemberdayaan masyarakat sebagai inti strategi.

Salah satu prioritas utama Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2025 adalah penguatan intelijen P4GN, termasuk pengembangan big data intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan deteksi dini jaringan kejahatan narkotika lintas negara.

Program ini terintegrasi dalam Rencana Aksi Nasional P4GN 2025–2029, bekerja sama dengan Komdigi, Kemenkes, Kemendikbudristek, dan Kemendes PDT—mulai dari edukasi digital, literasi kesehatan, hingga penguatan desa bersih narkoba (bnn.go.id).

Selama satu tahun terakhir, BNN mencatat peningkatan capaian pencegahan. Edukasi bahaya narkotika telah menjangkau 9,9 juta masyarakat, dan program KOTAN terbentuk di 173 kabupaten/kota. Dalam penegakan hukum, sinergi BNN, Polri, Bea Cukai, dan lembaga terkait berhasil mengungkap 27 jaringan sindikat nasional dan internasional sepanjang 2024.

Kebijakan Berbasis Data dan Kolaborasi Daerah

Untuk menghadirkan kebijakan yang lebih presisi, BNN bersama BRIN melaksanakan Riset Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025 yang melibatkan 67.600 responden di 34 provinsi. Data ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan nasional ke depan.

Di tingkat daerah, kerja sama diperkuat melalui berbagai inisiatif, termasuk peluncuran program “Jaga Jakarta Tanpa Narkoba” pada 30 Oktober 2025. Inisiatif ini melibatkan dunia pendidikan, tokoh agama, dan kelompok pemuda sebagai garda terdepan pencegahan di perkotaan.