Beda PPPK dengan PNS: Pengertian, Gaji, dan Tunjangan

Suara.com - Berikut adalah beda PPPK dengan PNS terkait pengertian, tugas, gaji dan tunjangan. Mana yang lebih oke di antara keduanya?

Ketika berbicara soal pegawai pemerintahan, maka ada dua yang menjadi sorotan yakni PPPK dan PNS. Lantas apa beda keduaya?

Apa yang Dimaksud dengan PPPK?

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan aparatur yang bekerja di instansi pemerintah dengan dasar kontrak kerja.

Artinya, masa tugas mereka dibatasi oleh perjanjian tertentu, bukan bersifat permanen seperti PNS.

Ketentuan mengenai PPPK diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Berdasarkan aturan tersebut, PPPK adalah WNI yang direkrut untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai kebutuhan instansi.

Mulai tahun 2025, masa perjanjian PPPK tidak lagi sebatas 1–5 tahun. Kini, sejumlah posisi memberikan durasi kontrak hingga usia pensiun, sehingga tidak perlu lagi mengurus perpanjangan tahunan.

Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi PPPK yang memiliki rekam kinerja baik dan tergantung kesiapan administrasi daerah masing-masing.

Perbedaan PPPK dan PNS

Sebelum terbitnya UU ASN terbaru, hak PPPK dan PNS cukup banyak berbeda. Namun setelah aturan tersebut berlaku, keduanya memperoleh hak yang setara, di antaranya:

Gaji pokok dan tunjangan lain sesuai jabatan.
Pelatihan dan pengembangan kompetensi.
Beragam jenis cuti: tahunan, sakit, melahirkan, serta cuti lain sesuai aturan.
Perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan santunan kematian selama kontrak berlangsung.

Meski begitu, PPPK tetap wajib menjalankan tanggung jawab sesuai perjanjian kerja, seperti:

Melaksanakan tugas dengan profesional.
Bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.
Mematuhi kode etik ASN.
Meningkatkan kompetensi diri.
Menyampaikan LHKPN untuk mendukung transparansi.

Syarat Mendaftar PPPK

Mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

Usia minimal 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan.
Memiliki pendidikan sesuai formasi yang dibuka.
Membuktikan kompetensi dengan sertifikat profesi (jika diperlukan).
Tidak pernah dipidana minimal dua tahun.
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS/PPPK/TNI/Polri atau perusahaan tertentu.
Sehat jasmani dan rohani.
Memenuhi ketentuan tambahan dari instansi masing-masing.

Kelebihan Menjadi PPPK