Apa Boleh Puasa Pertama Ikut NU dan Pemerintah, tapi Lebaran Ikut Muhammadiyah?

Suara.com - Pertanyaan “apa boleh puasa Ramadan ikut pemerintah, Lebaran ikut Muhammadiyah?” sering muncul setiap Ramadan. Pertanyaan ini biasanya dilontarkan sebagai candaan, tapi tak sedikit pula yang benar-benar penasaran.

Pasalnya, dalam beberapa tahun, awal puasa Ramadan yang ditetapkan pemerintah yang umumnya merujuk pada rukyat seperti dilakukan warga Nahdlatul Ulama bisa datang belakangan dibanding Muhammadiyah yang memakai metode hisab.

Sementara itu, tak jarang tanggal Lebaran versi Muhammadiyah justru lebih dulu. Guyonan ini biasanya muncul agar seseorang bisa “memilih” masa puasa Ramadan yang paling singkat. Lalu, bagaimana sebenarnya hukumnya dalam Islam?

Kenapa Awal Puasa dan Lebaran Bisa Berbeda?

Perbedaan ini terjadi karena metode penentuan awal bulan Hijriah yang berbeda.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi) dengan kriteria wujudul hilal.

Sementara NU dan pemerintah umumnya menggunakan metode rukyat (pengamatan hilal), dikombinasikan dengan hisab sebagai pendukung.

Karena perbedaan metode tersebut, awal Ramadan dan 1 Syawal bisa berbeda satu hari. Namun perlu dicatat, perbedaan ini tidak selalu sama setiap tahun. Bisa jadi suatu waktu Muhammadiyah lebih dulu memulai puasa, tapi di tahun lain justru lebih belakangan.

Penjelasan Ustaz Felix Siauw: Jangan Sampai 28 atau 31 Hari

Dalam salah satu penjelasannya, Felix Siauw mengingatkan agar tidak sembarangan “menggabungkan” pilihan awal puasa dan Lebaran dari dua metode berbeda.

Ia mengatakan, "Pastiin dulu NU puasanya belakangan dan Muhammadiyah lebarannya duluan". Karena bisa saja kondisinya terbalik di tahun lain.

Menurutnya, jumlah puasa Ramadan itu hanya mungkin 29 atau 30 hari. Jika seseorang memulai puasa mengikuti NU lalu Lebaran mengikuti Muhammadiyah, ada kemungkinan puasanya menjadi 28 hari atau bahkan 31 hari.

"Namanya puasa itu kalau nggak 29 ya 30 hari. Lha nanti kalau Anda puasa ikut NU lebarannya ikut Muhammadiyah bisa jadi puasanya 28, atau apesnya 31 hari, kan (bisa) kelebihan," jelas Felix Siauw.

Jika hanya 28 hari, jelas kurang dari ketentuan syariat. Jika 31 hari, berarti melebihi batas maksimal Ramadan. Karena itu, ia menyarankan agar seseorang konsisten dalam keyakinannya.

“Kalau yakin dengan hisab, ya puasanya ikut Muhammadiyah dan lebarannya juga Muhammadiyah. Kalau yakin dengan rukyat lokal, ya ikut NU dari awal sampai akhir. Sederhana,” kira-kira demikian pesannya.

Bagaimana Pandangan Fikih?

Dalam perspektif fikih, penjelasan lebih rinci disampaikan oleh Ahmad Zahro, pakar fikih kontemporer.

Menurutnya, puasa ikut NU dan Lebaran ikut Muhammadiyah pada dasarnya boleh saja, dengan satu syarat penting yaitu jumlah puasanya sudah mencapai minimal 29 hari.

Kalender Hijriah rata-rata berjumlah 29 hari, dan kadang 30 hari. Jika seseorang memulai puasa mengikuti keputusan NU, lalu merayakan Lebaran mengikuti Muhammadiyah, dan total puasanya tetap 29 atau 30 hari, maka tidak masalah secara syariat.

Namun, jika akibat perbedaan itu total puasanya hanya 28 hari, maka hal tersebut menyalahi aturan syariah. Dalam kondisi demikian, ia wajib mengqadha satu hari puasa setelah Ramadan.

Jadi, Boleh atau Tidak?

Tidak boleh jika menyebabkan total puasa hanya 28 hari. Boleh jika tetap memenuhi minimal 29 hari puasa. 

Yang paling aman dan sederhana adalah konsisten mengikuti satu metode dari awal sampai akhir.

Perlu diingat, tujuan puasa bukan mencari yang paling singkat, melainkan menjalankan ibadah dengan penuh keyakinan dan ketenangan hati. Perbedaan metode adalah bagian dari khazanah ijtihad dalam Islam, dan selama dilakukan dengan ilmu serta adab, semuanya tetap dalam koridor syariat.