Suara.com - Optimisme pengurangan sampah di Jakarta kian menguat. Dukungan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan aktivis lingkungan terhadap langkah pemilahan sampah dari sumber menjadi sinyal kuat bahwa transformasi sistem pengelolaan sampah dari sekadar angkut dan buang menuju pengurangan sejak hulu bukan hanya memungkinkan, tetapi juga tengah berjalan sebagai solusi nyata.
Penguatan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber kini menjadi fokus utama dalam pembenahan tata kelola persampahan di DKI Jakarta. Berbagai pihak, mulai dari organisasi lingkungan, koalisi masyarakat sipil, hingga komunitas, mendorong perubahan sistem agar tidak lagi bergantung pada pola lama, melainkan bertumpu pada pengurangan dan pemilahan sejak dari rumah tangga. Hal ini mengemuka dalam Talkshow Transformasi Pengelolaan Sampah Daerah Menuju Sistem Zero Waste pada Pesta Media 2026 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Sabtu, (11/4/2026) di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Momentum perubahan semakin menguat pasca peristiwa longsor di TPST Bantargebang. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi pengingat penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara mendasar.
Dengan produksi sampah Jakarta yang mencapai rata-rata 7.500 ton per hari bahkan bisa menembus 8.000 ton pada waktu tertentu pengurangan dari sumber menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Ke depan, TPST Bantargebang diarahkan hanya menerima sampah residu.
Untuk itu, penguatan regulasi melalui Pergub Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga menjadi strategi kunci dalam mendorong pengurangan sampah berbasis komunitas.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan aktivis lingkungan. Dukungan Greenpeace terhadap Pergub Nomor 77 Tahun 2020 kian menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber adalah kunci keberhasilan pengelolaan sampah Jakarta.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menilai pergeseran menuju pemilahan dari sumber merupakan langkah krusial untuk mengakhiri praktik pengelolaan sampah yang selama ini masih didominasi pendekatan open dumping serta pencampuran sampah saat pengangkutan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemilahan dengan memfasilitasi pengelolaan sampah organik. Sementara itu, sampah anorganik perlu didorong menjadi tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).
"Dengan pendekatan ini, beban pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi dibagi secara adil dengan pelaku industri," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Founding Member Asosiasi Guna Ulang Indonesia (AGUNI), Zulfikar. Ia menilai pengurangan sampah dapat dipercepat melalui penerapan model guna ulang, terutama untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai.
Selama ini, konsep guna ulang sebenarnya sudah dikenal luas di masyarakat, seperti pada penggunaan galon air minum dan tabung gas. Namun, potensi penerapannya masih sangat besar untuk berbagai jenis produk lainnya.
Jika diperluas, sistem ini tidak hanya mampu menekan timbulan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.
Zulfikar juga menekankan pentingnya peran produsen dalam bertanggung jawab atas produk dan kemasan yang dihasilkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah.
"Keterlibatan aktif dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat perubahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh," katanya.
Dengan kolaborasi lintas sektor pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—ekosistem pemilahan dan guna ulang diyakini dapat tumbuh lebih cepat dan masif. Ketika seluruh pihak bergerak bersama, dampak pengurangan sampah akan semakin signifikan dan terukur.
TERPOPULER
