Pengetahuan Adat tentang Bencana Masih Hidup di Mentawai, Mengapa Belum Jadi Kebiasaan?

Suara.com - Pengetahuan adat untuk mengurangi risiko bencana masih dikenal masyarakat Desa Bosua, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Namun, sebagian besar warga belum menerapkannya secara rutin dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut terungkap dalam penelitian tim Universitas Andalas yang diterbitkan di jurnal Jamba: Journal of Disaster Risk Studies pada 22 Mei 2025.

Penelitian yang dipimpin Yessy Markolinda dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu melibatkan 106 responden melalui survei dan sembilan informan melalui wawancara. Informan terdiri atas tiga perangkat desa, tiga pemuka agama, dan tiga warga.

Desa Bosua berada di Kecamatan Sipora Selatan, wilayah Kepulauan Mentawai yang memiliki risiko gempa bumi dan tsunami.

Pengetahuan Adat Belum Menjadi Kebiasaan

Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 73,6 persen responden mengetahui adat atau budaya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana.

Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Sebanyak 68,9 persen responden mengaku hanya sesekali mempraktikkannya, 16 persen tidak pernah, dan hanya 9,4 persen yang sangat sering menerapkannya.

Pengetahuan yang paling banyak digunakan adalah membaca tanda-tanda alam, yakni sebesar 57,5 persen. Selanjutnya, 31,2 persen responden menyebut ritual adat atau keagamaan, sedangkan pemanfaatan bangunan tradisional hanya disebut oleh 2,8 persen responden.

Dalam wawancara, warga menjelaskan sejumlah tanda alam yang dipercaya berkaitan dengan potensi tsunami, seperti air laut yang tiba-tiba surut, munculnya gelombang tidak biasa, hingga perubahan suara hewan liar.

Masyarakat juga mengenal penggunaan lonceng tradisional untuk menyebarkan peringatan bahaya. Ketika terjadi gempa, warga berupaya menyelamatkan diri dengan menuju tempat yang lebih tinggi.

Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui cerita dan bimbingan para tetua adat.

Ritual Tinapat dan Perlindungan Ekosistem

Penelitian tersebut juga mencatat keberadaan ritual Tinapat yang dilakukan masyarakat setempat. Ritual ini berisi doa untuk memohon perlindungan leluhur sekaligus sejumlah pantangan, termasuk larangan mengonsumsi hewan tertentu seperti penyu.

Masyarakat meyakini praktik tersebut dapat menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

Peneliti mengaitkan larangan mengonsumsi penyu dengan upaya perlindungan ekosistem pesisir. Keberadaan ekosistem yang terjaga dapat mendukung upaya mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang.

Meski demikian, praktik semacam ini masih lebih sering dipandang sebagai warisan budaya dan belum banyak diintegrasikan ke dalam kebijakan mitigasi bencana secara resmi.

Perubahan Iklim Mengganggu Kehidupan Masyarakat

Selain ancaman gempa dan tsunami, masyarakat Mentawai juga menghadapi dampak perubahan iklim.

Kepulauan Mentawai pernah dilanda tsunami akibat gempa bermagnitudo 7,2 pada 2010 yang menimbulkan korban jiwa di Pulau Pagai dan Sipora.

Dalam penelitian ini, sebanyak 97,2 persen responden menilai perubahan cuaca memengaruhi peningkatan frekuensi bencana alam.

Warga juga merasakan dampak lingkungan, seperti abrasi pantai, penurunan hasil panen, berkurangnya tangkapan ikan, serta pergeseran pola musim yang mengganggu jadwal tanam dan panen.

Untuk beradaptasi, sebanyak 42,4 persen responden memilih pengelolaan sumber daya alam sebagai langkah utama. Sementara itu, 17 persen lainnya melakukan perubahan pola tanam.

Meski menghadapi berbagai tantangan, sebanyak 72,6 persen responden menilai kebiasaan adat efektif atau sangat efektif dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Masyarakat Berharap Pemerintah Lebih Terlibat

Peran tokoh agama juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Para pemuka agama menggunakan doa, ritual, dan khotbah untuk mengajak masyarakat menjaga alam.

Namun, pendekatan berbasis agama dan budaya tetap perlu berjalan bersama sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, dan penataan ruang yang aman.

Secara keseluruhan, sebanyak 91,5 persen responden menilai budaya lokal penting dalam mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Sementara itu, 79,2 persen menilai pemerintah telah mendukung penggunaan budaya lokal.

Meski demikian, sejumlah informan menyebut program mitigasi bencana belum optimal melibatkan pengetahuan masyarakat setempat dan belum didukung regulasi berbasis tradisi.

Sebanyak 51,9 persen responden menginginkan peningkatan pendidikan dan kesadaran publik. Adapun 40,6 persen lainnya berharap pemerintah memberikan dukungan lebih besar.

"Studi ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam kebijakan mitigasi bencana," tulis para peneliti. 

Penulis: Inesia Dian