Kenapa BSU 2026 Gagal Cair? Cek 4 Penyebab Utama di Sini!

Suara.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali disiapkan pemerintah untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berjalan.

Meski demikian, tidak semua pekerja yang berharap mendapatkan bantuan tersebut otomatis masuk dalam daftar penerima karena penyalurannya harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan.

Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan dana BSU tidak cair, mulai dari ketidaksesuaian kriteria penerima hingga persoalan pada rekening bank yang digunakan untuk penyaluran.

Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan bagi pekerja yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama mengenai apakah status pekerjaan memengaruhi hak mereka untuk menerima bantuan.

Kenapa Tidak Dapat BSU?

Pekerja yang merasa memenuhi kriteria penerima BSU 2026 belum tentu langsung mendapatkan dana bantuan karena proses penyaluran bergantung pada hasil verifikasi persyaratan dan validasi data.

Salah satu penyebab BSU tidak cair adalah pekerja tidak memenuhi ketentuan penerima, misalnya tidak tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sesuai periode yang ditetapkan.

Penerima bantuan sosial lain juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena pekerja yang sudah memperoleh bantuan seperti Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), atau Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terkendala dalam proses penyaluran BSU.

Masalah administrasi rekening turut berpotensi menghambat pencairan karena data rekening yang duplikasi, sudah ditutup, tidak aktif, tidak valid, dibekukan, tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau tidak terdaftar dapat menyebabkan dana gagal disalurkan.

Karena itu, pekerja perlu memastikan bahwa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi rekening yang digunakan sudah benar serta sesuai dengan identitas pribadi.

Selain persoalan pencairan, penerima juga perlu memperhatikan ketentuan pengembalian dana apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan program.

Berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang terakhir diubah dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, penerima yang terbukti tidak memenuhi ketentuan wajib mengembalikan dana BSU yang telah diterima ke Kas Negara.

Syarat Penerima BSU 2026

BSU 2026 merupakan program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.

Dana bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga setiap penerima yang memenuhi ketentuan akan memperoleh total Rp900.000.

Program ini ditujukan untuk membantu pekerja atau buruh mempertahankan daya beli sekaligus mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.

Adapun persyaratan penerima BSU 2026 meliputi beberapa ketentuan berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
4. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk menentukan pekerja yang berhak memperoleh bantuan sehingga status sebagai karyawan saja tidak cukup untuk memastikan seseorang masuk dalam daftar penerima.

Pekerja juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai batas upah dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena kedua hal tersebut menjadi bagian dari kriteria program.

Jika terdapat perubahan data pekerjaan, identitas, atau rekening, pekerja sebaiknya memastikan informasi tersebut tercatat secara benar agar tidak menimbulkan kendala ketika proses penyaluran berlangsung.

Apakah Pekerja Kena PHK Dapat BSU 2026?

Pekerja yang mengalami PHK mungkin bertanya apakah mereka masih berhak menerima BSU apabila sebelumnya terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menjawabnya, ketentuan BSU 2022 dapat digunakan sebagai gambaran mengenai perlakuan terhadap pekerja yang mengalami PHK setelah periode kepesertaan yang menjadi acuan program.

Mengutip ketentuan BSU 2022 yang dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh yang berstatus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran kepesertaan sampai Juli 2022 berhak mendapatkan bantuan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam aturan tersebut, pekerja yang mengalami PHK setelah Juli 2022 tetap berhak menerima BSU 2022 selama memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Artinya, berdasarkan ketentuan pada program 2022, PHK yang terjadi setelah periode kepesertaan acuan tidak otomatis menggugurkan hak pekerja untuk memperoleh bantuan.

Namun, ketentuan tersebut merupakan gambaran dari pelaksanaan BSU 2022 dan belum dapat dijadikan kepastian bahwa aturan yang sama berlaku untuk BSU 2026.

Untuk BSU 2026, pekerja yang terkena PHK perlu memperhatikan ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026 serta persyaratan lain yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, status PHK saja belum cukup untuk memastikan seseorang berhak atau tidak berhak menerima BSU 2026 karena penetapannya tetap bergantung pada aturan dan hasil verifikasi penerima.

Pekerja yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di www.bsu.kemnaker.go.id untuk mengetahui informasi status bantuan.