Apakah Gibran Dapat Uang Pensiun usai Resign dari Wapres?

Suara.com - Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pusaran politik ini, ada satu pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu apakah Gibran mendapatkan uang pensiun usai resign dari Wapres?

Pertanyaan ini wajar muncul mengingat jabatan wakil presiden memiliki hak keuangan dan administratif yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Situasi terkini menunjukkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun hingga saat ini proses resmi pemberhentian belum selesai sepenuhnya. Publik pun penasaran bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam kasus pengunduran diri atas permintaan sendiri, terutama terkait status “berhenti dengan hormat” yang menjadi syarat utama penerimaan pensiun.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi landasan utama.

Aturan ini secara eksplisit mengatur hak mantan pejabat tertinggi negara, termasuk ketika mereka tidak menyelesaikan masa jabatan penuh. Penjelasan lebih rinci juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah terkait yang memperjelas kategori pemberhentian.

Artikel ini akan menguraikan secara sistematis apakah Gibran berhak atas uang pensiun jika resign, berapa besarannya, fasilitas apa saja yang menyertainya, serta perbedaan dengan skenario pemakzulan. Informasi disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum Pensiun bagi Mantan Wakil Presiden

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Ayat (2) menegaskan bahwa besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Artinya, tidak ada syarat wajib menyelesaikan lima tahun penuh. Yang menentukan adalah status pemberhentiannya harus “dengan hormat”.

Apakah Resign Termasuk Berhenti dengan Hormat?

Ya. Penjelasan dalam peraturan terkait, termasuk PP Nomor 5 Tahun 1978, memasukkan “berhenti atas permintaan sendiri” sebagai salah satu kategori berhenti dengan hormat.

Kategori lainnya meliputi tidak dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir dan tidak dapat lagi menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Selama proses resmi menetapkan pengunduran diri Gibran sebagai berhenti dengan hormat, ia memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak pensiun.

Berapa Besar Uang Pensiun yang Akan Diterima Gibran?

Gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Berdasarkan perhitungan yang berlaku, gaji pokok tersebut sekitar Rp20,16 juta.

Dengan demikian, pensiun pokok mantan wakil presiden mencapai 100 persen dari angka tersebut, atau sekitar Rp20 juta per bulan. Besaran ini belum termasuk tunjangan tambahan yang diatur terpisah.

Fasilitas Lain selain Uang Pensiun

Selain pensiun pokok, Pasal 7 dan Pasal 8 UU yang sama mengatur sejumlah hak administratif. Mantan wakil presiden berhak atas tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga (air, listrik, dan telepon), serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Ia juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Fasilitas ini mulai diberikan bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat resmi dilakukan.

Perbedaan dengan Skenario Pemakzulan

Jika pemberhentian terjadi melalui mekanisme pemakzulan dan statusnya dinyatakan tidak dengan hormat, hak pensiun dan fasilitas tersebut berpotensi hilang.

Undang-undang menekankan bahwa hanya pemberhentian dengan hormat yang membuka akses terhadap hak-hak tersebut.

Pengunduran diri secara sukarela umumnya dipandang lebih “bersih” secara administratif dibandingkan proses yang bersifat conflictual.

Status Terkini Proses Pengunduran Diri Gibran

Hingga 10 November 2026, Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo. Namun proses resmi belum final. Ia juga masih menempuh jalur hukum terkait dokumen pendidikannya.

Selama status pemberhentian belum ditetapkan secara resmi sebagai berhenti dengan hormat, hak pensiun belum otomatis aktif. Semua bergantung pada ketetapan administratif yang akan dikeluarkan kemudian.

Jadi secara hukum, Gibran berpeluang besar mendapatkan uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir beserta sejumlah fasilitas pendukung jika pengunduran dirinya resmi dinyatakan sebagai berhenti dengan hormat. Aturan yang berlaku sejak 1978 memang mengakomodasi skenario resign atas permintaan sendiri.

Namun, implementasi tetap bergantung pada proses formal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wapres yang sedang berjalan. Publik perlu menunggu ketetapan resmi sebelum hak-hak tersebut benar-benar berlaku.