Klarifikasi The Dudas Minus One Soal Endorse Rp14,6 Miliar

Suara.com - The Dudas Minus One akhirnya buka suara mengenai polemik kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikaitkan dengan isu endorse senilai Rp14,6 miliar. Mereka membantah anggapan bahwa dana tersebut merupakan bayaran untuk membuat satu video.

Desta, Ariel, dan Gading menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki sejumlah komponen anggaran dan output konten. Dana yang disiapkan mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari transportasi hingga produksi konten.

"Ada dana untuk satu video sejumlah ini. Jadi, itu enggak benar. Nanti sebenarnya yang bisa jawab itu adalah dari RANS. Jadi, kita enggak usah. Cuma kita bisa bilang bahwa sebenarnya kerja sama itu ada banyak, output-nya ada banyak, detailnya ada banyak. Ada bujet transportasi dan segala produksi dan segala macam," ujar Ariel, dikutip pada Rabu, 11 November 2026.

"Dan output-nya ditegaskan bukan hanya satu video, tapi banyak sekali output-nya," tambah Desta.

Isu mengenai dugaan pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian menggunakan APBN menjadi sorotan setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencuat ke publik. Nama The Dudas Minus One ikut terseret dalam polemik tersebut karena keterlibatannya dalam kerja sama promosi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Mereka juga menegaskan bahwa dana kerja sama tersebut tidak seluruhnya menjadi bayaran bagi personel The Dudas Minus One. Honorarium yang diterima masing-masing personel merupakan nilai profesional sesuai pekerjaan yang dilakukan.

Ariel mengibaratkan bayaran tersebut seperti honorarium ketika menerima pekerjaan lain, misalnya menjadi pembawa acara atau tampil bermusik.

"Yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," terang Ariel.

"Kalau gua nge-MC, kalau Ariel manggung, value-nya tuh segitu. Jadi kayak istilahnya kalau zaman sekarang tuh rate card-nya gitulah. Sesuai dengan rate card kita kalau kita kerja sama dengan produk lain," sambungnya dengan Desta.

Kerja Sama KKP Memiliki Banyak Output Konten

The Dudas Minus One turut menegaskan bahwa kerja sama dengan KKP tidak hanya menghasilkan satu video. Konten yang diproduksi memiliki tujuan edukasi sekaligus promosi potensi daerah dan pulau-pulau yang mereka kunjungi.

Mereka menjelaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah melalui produksi konten merupakan salah satu bentuk pekerjaan profesional. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan keterlibatan artis atau musisi dalam sebuah acara.

"Setahu gua instansi pemerintah itu sudah lama dan sudah biasa bekerja sama dengan artis-artis. Output-nya banyak. Anak-anak band misalnya ngisi acara atau ada event, MC juga bisa. Nah, kerja sama The Dudas output-nya adalah konten. Kontennya konten edukasi, promo daerah-daerah pulau-pulau yang kita samperin sama KKP," ungkap Gading.

Terkait rincian anggaran dan mekanisme kerja sama, mereka meminta pihak RANS serta KKP memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Alasan The Dudas Minus One Menerima Kerja Sama KKP

Selain menjelaskan mekanisme kerja sama, The Dudas Minus One juga mengungkapkan alasan menerima tawaran dari KKP. Mereka menilai program tersebut menarik karena memiliki tujuan edukasi dan dapat memperkenalkan potensi kelautan Indonesia kepada masyarakat.

"Kenapa kita mengambil kerjaan yang sama, karena menurut gue itu menarik banget. Ini ada satu hal yang mungkin buat kalian juga tercengang," beber Ariel.

Salah satu pengalaman yang mereka ceritakan adalah ketika mengunjungi Rote. Dalam perjalanan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa Indonesia masih mengimpor garam dari negara lain dengan jumlah hampir 3 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

Mereka juga mengetahui adanya program swasembada garam di Rote yang memiliki target produksi hingga 5 juta ton per tahun. Jika target tersebut tercapai, Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan garam sendiri hingga berpotensi menjadi negara pengekspor.

"Waktu kita ke Rote itu kita baru tahu ternyata kita Indonesia itu masih mengimpor atau kita masih membeli garam dari negara lain sebanyak hampir 3 juta ton per tahun. Kita kan negara laut ya, negara kelautan, banyak banget lautnya, tapi kita masih mesti beli garam dari negara lain," tutur Ariel.

"Di Rote itu lagi ada program swasembada garam yang targetnya nanti kalau bisa mencapai 5 juta ton per tahun, kita sendiri surplus. Kalau misalnya nanti sampai surplus, mudah-mudahan kita bisa sampai ekspor garam. Jadi jangan sampai kita tetap kayak sekarang nih masih impor," sambungnya.

Selain Rote, kunjungan ke Natuna juga menjadi salah satu pengalaman yang mereka ceritakan. Wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan terluar Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.

Selama berada di Natuna, mereka mendapatkan informasi mengenai persoalan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing oleh nelayan asing. KKP disebut telah menyiapkan kapal pengawas dan patroli untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi nelayan lokal.

The Dudas Minus One juga mengaku bertemu langsung dengan nelayan setempat untuk mendengar kondisi yang mereka hadapi.

"Kita baru tahu ternyata KKP sudah menyiapkan kapal pengawas patroli untuk menjaga kedaulatan kita juga melindungi nelayan-nelayan kita. Karena di sana banyak sekali ilegal fishing dari nelayan-nelayan luar," jelas Gading.

Melalui kunjungan tersebut, mereka menilai konten yang diproduksi dapat memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai program KKP, khususnya yang berkaitan dengan kelautan dan perlindungan nelayan.

The Dudas Minus One Dibentuk Sejak Akhir 2023

Dalam klarifikasinya, mereka turut menjelaskan latar belakang terbentuknya The Dudas Minus One. Program ini mulai digodok sejak akhir 2023, sedangkan episode pertamanya tayang pada Mei 2024.

Sejak awal, The Dudas Minus One mengusung konsep perjalanan para bapak-bapak menggunakan sepeda motor sambil mempromosikan UMKM dan pariwisata daerah.

"DNA kita dari sejak pertama, dari episode pertama adalah intinya bapak-bapak motor sambil promosiin UMKM setempat, sambil promosiin pariwisata setempat. Itu yang kita lakuin selama ini," ungkap Ariel.

Sejak pertama kali tayang, mereka mengaku telah mengunjungi 27 kota dan menjalin kerja sama dengan puluhan sponsor.

Selama perjalanan tersebut, The Dudas Minus One juga menerima banyak permintaan dari masyarakat untuk mengunjungi daerah-daerah yang memiliki potensi wisata dan UMKM lokal.

Mereka mengaku senang dapat membantu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang belum banyak terekspos.

Tegaskan Komitmen Bekerja Secara Profesional

Menutup klarifikasinya, The Dudas Minus One menegaskan komitmen untuk menjalankan setiap pekerjaan secara profesional dan transparan. Mereka juga menyatakan akan tetap mengikuti regulasi serta prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.

"Kita sebagai warga negara yang baik ya, kita juga pasti berusaha profesional, selalu profesional kerja transparan, dan mengikuti regulasi pastinya. Mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ada semuanya pasti sesuai dengan SOP-SOP juga," tegas Desta dan Gading.

Mereka berharap penjelasan tersebut dapat menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai polemik kerja sama dengan KKP.

The Dudas Minus One juga meminta pihak RANS dan KKP memberikan keterangan lebih lengkap mengenai mekanisme serta anggaran kerja sama agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diluruskan.

RANS Buka Suara soal Kontrak Rp14,6 Miliar

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) juga telah buka suara mengenai temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian menggunakan APBN.

Direktur Keuangan RANS Entertainment, Rumunggu Yokonapita, menyampaikan bahwa seluruh kerja sama perusahaan dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian pernyataan resmi RANS di keterbukaan informasi BEI.

RANS juga mengungkapkan bahwa total kontrak empat kampanye bersama Kementerian Kebudayaan dan KKP mencapai Rp14,69 miliar. Rinciannya terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp10,79 miliar.

Terkait nilai tersebut, RANS menjelaskan bahwa penetapan harga mengacu pada commercial rate card dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, lokasi, kompleksitas kegiatan, serta berbagai kebutuhan produksi.

Perseroan menegaskan nilai kontrak tersebut bukan hanya biaya publikasi di media sosial, tetapi juga mencakup produksi konten, transportasi, logistik, kehadiran influencer dalam acara, hingga aktivitas promosi lainnya.