Daftar Fasilitas yang Didapat Wapres Jika Mundur, Bukan Cuma Pensiunan Seumur Hidup

Suara.com - Publik tengah dihebohkan dengan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Isu tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan jabatan Gibran, tapi juga hak-hak yang akan diterimanya apabila benar-benar berhenti sebagai wakil presiden.

Salah satu hak yang banyak dibicarakan adalah uang pensiun bagi mantan wakil presiden. Namun, ternyata hak yang diberikan negara tidak hanya berupa pembayaran pensiun setiap bulan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan pejabat yang berhenti dengan hormat.

Lantas, apa saja fasilitas yang berhak diperoleh seorang wakil presiden apabila mengundurkan diri?

Berikut daftar hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, termasuk ketentuan yang perlu dipenuhi agar hak tersebut dapat diberikan.

Syarat Wapres yang Mundur Bisa Mendapat Fasilitas Pensiun

Tidak semua kondisi berakhirnya jabatan otomatis membuat seorang wakil presiden memperoleh hak sebagai mantan wakil presiden.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, hak pensiun diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, khususnya penjelasan Pasal 6.

Dengan demikian, wakil presiden yang mengundurkan diri dapat memperoleh hak-hak tersebut apabila proses pemberhentiannya secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Artinya, penyampaian niat untuk mundur saja belum cukup untuk membuat seluruh hak tersebut otomatis berlaku.

Daftar Fasilitas yang Didapat Wapres Jika Mundur

UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur sejumlah hak keuangan dan administratif bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Berikut rinciannya:

1. Uang pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir

Hak pertama yang diberikan adalah uang pensiun pokok. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), besaran pensiun mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.

Perlu dipahami bahwa perhitungan tersebut menggunakan gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang diterima selama menjabat.

Dengan demikian, tunjangan jabatan dan fasilitas lain tidak otomatis dimasukkan ke dalam dasar perhitungan pensiun pokok.

2. Tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978. Artinya, hak mantan wakil presiden tidak terbatas pada pembayaran pensiun pokok saja, tetapi juga mencakup tunjangan yang diatur dalam ketentuan terkait.

3. Biaya rumah tangga

Fasilitas berikutnya adalah biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 huruf b.

Dengan adanya fasilitas tersebut, negara memberikan dukungan untuk kebutuhan rumah tangga mantan wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, undang-undang tidak merinci nominal biaya yang diberikan dalam pasal tersebut.

4. Biaya perawatan kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga

Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1978. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tidak hanya ditujukan kepada mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga mencakup anggota keluarganya sesuai ketentuan.

5. Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya

Tidak hanya hak keuangan, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 huruf a. Rumah tersebut disediakan sebagai fasilitas bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

Adapun standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah kediaman diatur lebih lanjut melalui ketentuan teknis, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

6. Kendaraan milik negara beserta pengemudinya

Fasilitas lainnya adalah kendaraan milik negara yang disediakan bersama pengemudinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978.

Artinya, mantan wakil presiden yang memenuhi persyaratan tidak hanya memperoleh rumah kediaman, tetapi juga fasilitas kendaraan negara untuk menunjang kebutuhannya.

Kapan Fasilitas Mantan Wapres Mulai Diberikan?

Waktu pemberian hak keuangan bagi mantan wakil presiden juga telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Berdasarkan Pasal 9, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai dihitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Dengan demikian, apabila seorang wakil presiden resmi berhenti dengan hormat pada bulan tertentu, hak keuangan tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya.

Sementara itu, Pasal 10 mengatur kondisi yang menyebabkan pembayaran pensiun dan sejumlah hak lainnya dihentikan.

Pembayaran dihentikan apabila mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.

Berkaitan dengan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, perlu ditegaskan bahwa hak-hak tersebut baru dapat diperoleh apabila pengunduran dirinya benar-benar ditetapkan secara resmi dengan status berhenti dengan hormat.

Selama belum ada keputusan pemberhentian resmi, Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden dan belum dapat dianggap sebagai penerima fasilitas mantan wakil presiden.