REGIONAL:
- Denny Indrayana mendesak DPR RI segera menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dinilai dapat menjadi dasar hukum kuat pemakzulan tanpa perlu hak angket.
- DPR harus mengonsolidasikan dukungan fraksi untuk membawa usulan pemberhentian tersebut melalui rapat paripurna hingga Mahkamah Konstitusi.
Suara.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mendesak DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, DPR tidak perlu lagi menempuh hak interpelasi maupun hak angket setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia nilai dapat menjadi dasar pemakzulan.
Denny menilai, DPR cukup mengonsolidasikan dukungan antarfraksi untuk membawa usulan HMP ke rapat paripurna. Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui siaran langsung di kanal YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).
"DPR tidak perlu lagi menyatakan hak interpelasi, hak angket. Langsung saja hak menyatakan pendapat, karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada putusan Mahkamah Agung. Itu bisa dijadikan dasar pemberhentian Gibran," ujar Denny.
Menurut Denny, putusan MA dan MK tersebut dapat dijadikan pijakan untuk mempersoalkan pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden.
Ia kemudian mengaitkannya dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Denny menyoroti frasa dalam pasal tersebut mengenai presiden atau wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
"Jadi pasal 7A bagian frasa terakhir berlaku. Apabila tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Itu yang menjadi pintu masuk," terang Denny.
Atas dasar itu, ia meminta DPR tidak menunda pembahasan HMP. Denny juga memaparkan tahapan yang menurutnya perlu ditempuh parlemen, mulai dari persetujuan dalam rapat paripurna hingga membawa pendapat DPR ke MK.
"Dengan menyatakan pendapat, diajukan ke rapat paripurna, disetujui 2/3 yang hadir, DPR 2/3 setuju, kemudian dibentuk pansus, pansus memberikan laporan. Tinggal kemudian laporan pansus dibawa lagi ke rapat paripurna, disetujui 2/3 hadir, 2/3 setuju, kemudian dikirimkan pernyataan pendapat itu ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Setelah menerima pendapat DPR, MK akan memeriksa dan memutus pendapat tersebut. Jika proses berlanjut, DPR dan MPR masih memiliki tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum pemberhentian wakil presiden dapat diputuskan.
"Nah, kalau kemudian disetujui, maka wakil presiden berhenti," pungkas Denny.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER