REGIONAL:
Suara.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), perkumpulan resmi berbadan hukum yang menaungi ekosistem industri rokok elektronik (REL) di Indonesia minta Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan pada industri ini. Perlindungan yang diharapkan salah satunya adalah dengan memfokuskan upaya pemerintah pada penindakan tegas terhadap peredaran vape ilegal yang digunakan untuk konsumsi narkoba dengan tetap menjaga keberlangsungan industri legal.
“Melalui surat ini, APVI bermaksud memohon perlindungan dan kepastian berusaha bagi industri REL yang legal dari dampak negatif peredaran produk REL ilegal. Kami juga berharap Bapak Presiden berkenan mempertimbangkan pandangan dan masukan kami atas dinamika industri REL dalam beberapa bulan terakhir,” kata Ketua Umum APVI Budiyanto dalam suratnya. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang diantarkan langsung ke Istana Negara oleh APVI, Jumat (13/11).
Dalam surat tersebut, Budiyanto turut menekankan bahwa APVI mendukung ketegasan presiden dalam upaya memberantas peredaran narkotika, termasuk yang dilakukan melalui penyalahgunaan vape. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para oknum itu telah mencemari dan mengancam keberlangsungan industri REL nasional sehingga berimplikasi signifikan terhadap lapangan kerja, keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penerimaan negara.
Dari sisi ketenagakerjaan, Budiyanto menjelaskan, industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait.
“Secara total, dampak ekonomi industri Rokok Elektronik turut menopang penghidupan bagi sekitar 1 juta rakyat Indonesia, yang merupakan anggota keluarga dan orang tua dari para tenaga kerja yang terlibat,” ujar Budi.
Berdasarkan data internal, APVI memiliki lebih dari 1.500 anggota dan menaungi ekosistem yang mencakup lebih dari 1.000 toko ritel, lebih dari 200 produsen, serta sedikitnya 200 distributor dan importir di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi perdagangan, Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa nilai ekspor produk REL pada tahun 2025 mencapai sekitar US$518 juta.
”Kontribusi industri terhadap penerimaan negara tercermin dari penerimaan cukai REL yang mencapai sekitar Rp2,8 triliun pada tahun 2025,” tambahnya.
Menurut Budiyanto, para pelaku usaha legal merasa khawatir akan menjadi korban dan mata pencahariannya mati.
“Ketidakpastian ini telah berdampak nyata bagi kami. Bila berlanjut, dampaknya akan menjalar ke ratusan ribu tenaga kerja di sepanjang rantai usaha yang sebagian besar merupakan UMKM, yang tentu akan dirasakan pula oleh jutaan anggota keluarga mereka,” katanya.
Faktanya, lanjut Budiyanto, temuan-temuan yang dilakukan aparat penegak hukum membuktikan bahwa vape yang mengandung zat terlarang diedarkan di jalur ilegal. Jelas berkebalikan dari industri REL legal di Indonesia yang menjalankan seluruh kegiatan usahannya secara patuh dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang perizinan berusaha, kepabeanan, cukai, dan pencegahan akses produk di bawah usia 21 tahun.
Dengan kondisi saat ini, Budiyanto berharap, pemerintah memberi arahan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk menuntaskan polemik ini secara terpadu, berbasis bukti, dan tepat sasaran serta melibatkan para pelaku usaha.
Pemerintah juga diharapkan memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha rokok elektronik legal. Hal ini agar produk legal yang berada dalam pengawasan negara terhindar dari kerugian akibat praktik penyalahgunaan yang melibatkan produk vape ilegal.
APVI mendorong pengawasan yang berlapis pada jalur impor dan distribusi, penindakan tegas terhadap produk ilegal, serta pencegahan akses oleh remaja di bawah 21 tahun sebagai strategi untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kami berharap presiden dapat memberikan kebijaksanaan dan perlindungan bagi jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” tutup Budiyanto. ***
TERPOPULER