REGIONAL:
- Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan dua belas kawasan industri baru di Jawa Tengah maksimal tiga puluh hari.
- Pemerintah membentuk Desk Investasi di Semarang pada sebelas November dua ribu dua puluh enam untuk mengatasi hambatan perizinan proyek besar.
- Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan percepatan perizinan kawasan industri bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di daerah.
Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah 12 kawasan industri baru di wilayahnya segera terealisasi.
Kawasan itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru tersebut paling lambat dalam 30 hari.
Komitmen tersebut menjadi respons atas permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mempercepat perizinan investasi yang selama ini dinilai kurang lancar.
"Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua disela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.
Pihaknya akan segera memanggil 12 pelaku usaha kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurutnya, pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik investasi. Selain menyediakan kepastian lahan, keberadaan kawasan industri juga memudahkan konsolidasi pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
Todotua mengakui, perizinan masih menjadi persoalan klasik investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Karena itu, Desk Investasi dibentuk sebagai penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan perizinan, persoalan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.
Jawa Tengah menjadi lokasi keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, layanan tersebut juga mencakup wilayah DIY dan Jawa Timur dengan fokus penanganan investasi bernilai di atas Rp1 triliun.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
Pemprov Jawa Tengah telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru dengan luas minimal 50 hektare dan sesuai tata ruang. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi investasi baru yang ditawarkan kepada calon investor untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Selain perizinan, Pemprov Jateng juga menyiapkan infrastruktur penunjang kawasan industri, antara lain pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kesiapan infrastruktur logistik tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan menekan biaya operasional industri.
Sejumlah rencana investasi juga tengah dikawal Pemprov Jateng, di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan groundbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok Rp2,17 triliun.
TERPOPULER