- Pemerintah belum mencairkan BSU 2026 karena masih melakukan verifikasi data dan belum menetapkan jadwal resmi.
- Pekerja yang memenuhi syarat berhak menerima total bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode tiga bulan.
- Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bantuan secara berkala melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Cara Cek Penerima BSU
Pengecekan status penerima BSU 2026 dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP.
Berikut tahapan yang dapat dilakukan untuk mengetahui informasi penerimaan bantuan:
- Buka peramban melalui ponsel atau komputer, kemudian kunjungi situs resmi BSU Kemnaker di alamat https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Setelah halaman situs terbuka, cari dan pilih menu Cek NIK untuk memulai pemeriksaan status calon penerima bantuan.
- Masukkan NIK sesuai KTP beserta informasi lain yang diminta pada kolom pemeriksaan yang tersedia.
- Periksa kembali seluruh data yang dimasukkan agar tidak terjadi kesalahan penulisan yang dapat menghambat proses pengecekan.
- Klik tombol pengecekan dan ikuti petunjuk pada halaman untuk mengetahui hasil pemeriksaan status BSU.
Perlu diketahui bahwa akses pengecekan status penerima BSU 2026 belum sepenuhnya dibuka berdasarkan informasi yang tersedia dalam bahan tersebut.
Masyarakat dapat memantau situs Kemnaker secara berkala atau mengikuti pengumuman melalui akun media sosial resmi kementerian untuk memperoleh informasi terbaru.
Penerima BSU Dapat Berapa?
Pemerintah menetapkan bantuan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan sehingga setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh total bantuan Rp900.000.
Dana tersebut disalurkan sekaligus untuk periode tiga bulan, bukan diberikan secara terpisah setiap bulan kepada masing-masing penerima.
Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi pekerja agar dapat ditetapkan sebagai penerima BSU, yaitu:
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
- Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku.
- Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pekerja juga perlu memperhatikan ketentuan pengembalian bantuan apabila kemudian diketahui bahwa dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU.
Dana yang telanjur diterima oleh pihak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut wajib dikembalikan ke kas negara sesuai aturan yang berlaku.