LINIMASA - Kabar gembira, Pemerintah akan memberikan bansos beras dan bahan pokok lainya di Maret 2023. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto pada Minggu 5 Maret 2023.
Airlangga menyebut jika Bansos sembako ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan harga pangan menjelang hari lebaran.
Adapun bansos ini terdiri dari bantuan beras, telur, dan daging ayam dari bulan Maret, April dan Mei 2023.
“Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama 3 bulan, yakni di bulan Maret, April, dan Mei 2023,” ujar Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023) dikutip dari YouTube Bank Indonesia.
Meski begitu, tidak semua orang bisa mendapatkan bansos ini. Airlangga menuturkan jika penerima manfaat ini adalah mereka yang terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan alias PKH serta penerima bantuan pangan non-tunai.
“yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai,” imbuh Airlangga Hartanto.
Pemerintah saat ini menurut Airlangga sedang melakukan survei kemiskinan untuk bulan Maret. Tentu pendataan ini bertujuan untuk mengendalikan laju invlasi dan meningkatnya angka kemiskinan.
Untuk diketahui, program ini merupakan bagian dari 6 program pemerintah upaya mengendalikan harga pasar jelang hari besar keagamaan nasional.
Adapun anggaran subsidi angkut dalam bansos kali ini akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah dan biaya tak terduga lainya.
Baca Juga: Anggap Putusan PN Jakpus Ngawur, Prabowo: Tak Masuk Akal bila Pemilu Ditunda-tunda!
“Kami juga memastikan alokasi anggaran subsidi ongkos angkut melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah bisa menggunakan biaya tak terduga untuk memberikan subsidi ini,” paparnya.
Tak hanya itu, bansos kali ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penimbunan dan pembelian yang berlebih.
“Kita harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai ketersediaan bahan pangan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pembelian yang berlebihan dan penimbunan,” kata Airlangga Hartanto.
