REGIONAL:
- Forum Ulama Nahdliyin menggelar halaqah di Jombang pada 26 Agustus 2026 untuk mengkritik kepemimpinan PBNU.
- Para kiai menyoroti berbagai masalah seperti kasus korupsi, kontroversi pertemuan internasional, hingga penerbitan SK transaksional.
- Pertemuan tersebut menghasilkan desakan agar warga NU bertindak tegas dan tidak memilih kembali pimpinan saat ini.
Suara.com - Menjelang pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, gelombang kritik dari arus bawah semakin menguat.
Forum Ulama Nahdliyin (FUN) menggelar halaqah bertajuk "Refleksi Kepemimpinan PBNU" di Aula Universitas Darul Ulum, Jombang, Rabu (26/8/2026).
Forum ini menjadi potret kegelisahan para kiai dan tokoh NU kultural terhadap dinamika elit PBNU saat ini.
Berikut adalah 6 poin kritis dan fakta menarik yang mencuat dalam pertemuan tersebut:
1. Munculnya Istilah "Tiga L" untuk Kondisi PBNU
Pengasuh Ponpes Wali Salatiga, KH Anis Maftuhin, melontarkan kritik pedas dengan menyebut kepemimpinan PBNU saat ini telah mengalami fenomena "Tiga L".
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan kegagalan manajeril dan moral organisasi:
- Luntur Keulamaannya: Marwah sebagai penjaga moral dinilai memudar.
- Luntur Tradisi Tabayun: Hilangnya ruang dialog dan klarifikasi di internal.
- Luntur Ri'ayatul Ummah: Lemahnya fungsi pengabdian dan penjagaan terhadap jemaah.
"Pemimpin sekarang la qowiyyan walaa amiinan (tidak kuat dan tidak terpercaya). Jangan dipilih kembali," tegas Kiai Anis.
2. Sorotan terhadap Kasus Korupsi dan Rekam Jejak
Salah satu poin yang paling menonjol adalah kritik mengenai integritas pimpinan. KH Khariri Makmun dari Ponpes Algebra Bogor menyoroti rekam jejak pengurus yang dinilai tidak melalui penyaringan ketat di awal periode.
“Empat bulan setelah dilantik, ada kasus korupsi Bendum PBNU (Mardani Maming). Ini sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya di NU. Rakyat berharap NU fokus pada kondisi masyarakat, bukan justru terbelit masalah hukum,” ungkapnya.
3. Kontroversi Pertemuan dengan Tokoh Internasional dan Zionis
Isu geopolitik juga menjadi bahan refleksi. Para ulama mempertanyakan langkah-langkah luar negeri elit PBNU yang dianggap kontraproduktif dan merusak citra organisasi di mata dunia Islam.
Kiai Khariri mengkritik narasi kolaborasi yang tidak tepat sasaran, termasuk isu pertemuan dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kebijakan garis keras internasional (Zionis).
4. Sengkarut Administrasi: Pembekuan Kaderisasi dan "SK Transaksional"
TERPOPULER