REGIONAL:
LINIMASA - Helatan acara berbalut silaturahmi yang digelar Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5) malam dianggap tak etis. Pasalnya, Jokowi mengundang para ketua umum partai politik dalam agenda silaturahmi tersebut.
Hal itu dikatakan Analis Politik sekaligu Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, Jokowi sudah menggunakan fasilitas kantor presiden atau kepala negara untuk kegiatan politik praktis.
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023), melansir Suara.com.
Menurutnya, Jokowi telah kehilangan wibawa sebagai kepala negara karena sudah berani menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan politik praktis. Belum lagi, lanjut dia, ada kemungkinan pertemuan tersebut memang untuk mewujudkan terbentuknya koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang.
"Bisa saja pertemuan itu untuk mengupayakan koalisi besar sebagaimana yang selama ini memang Jokowi inginkan," kata Dedi.
Di sisi lain, kata Dedi, PDIP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah sudah mengumumkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Alhasil, hal tersebut bisa menandakan potensi reshuffle bagi NasDem.
Partai besutan Surya Paloh tersebut tidak diundang dalam pertemuan yang digelar Jokowi tersebut.
"Membaca situasi di mana PDIP telah deklarasi kan Ganjar, dan Prabowo juga telah deklarasi sebagai Capres, maka potensi pertemuan itu untuk menandai resuffle kabinet, utamanya menentukan nasib Nasdem," tukasnya.
Dedi mengatakan peluang NasDem untuk disingkirkan dari kabinet pemerintahan Jokowi menjadi cukup santer. Hal itu mulai mencuat setelah NasDem resmi mengusung Anies Baswedan menjadi bacapres.
"Karena Nasdem telah mengambil sikap usung Anies yang sampai detik ini terlihat tidak disukai Jokowi, bahkan cenderung ada upaya menggagalkan pengusungan Anies. Meskipun Resuffle memang miliki momentum, di mana Menkominfo sedang dibidik masalah rasuah," tutupnya.
TERPOPULER
