Suara.com - Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkap pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya membahas soal tantangan negara di sektor perekonomian hingga stabilitas politik nasional. Ia mengklaim Jokowi tak mengungkit rencana perombakan kabinet atau reshuffle pada pertemuan tersebut.
"Oh, ndak ada tadi ndak disinggung, ya, soal kabinet," ungkap Mardiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.
Mardiono mengatakan bahwa Jokowi memberikan pesan bahwa seluruh ketum parpol sejatinya mesti bisa menjaga stabilitas politik nasional supaya masyarakat bisa menikmati pesta demokrasi di tahun mendatang.
"Yang paling penting adalah harus kita jaga stabilitas politik nasional kita supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi itu bisa dinikmati oleh rakyat dan kemudian juga hasilnya itu nanti untuk menyongsong bonus demografi," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengklaim tidak ada pembahasan soal capres dan cawapres di dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka pada Selasa malam tersebut.
"Tidak ada (soal capres-cawapres)," ungkapnya.
Surya Paloh Absen
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menjadi satu-satunya pimpinan partai politik pendukung pemerintah yang tak hadir dalam pertemuan yang digelar Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat mengabarkan alasan Surya Paloh tidak hadir pada pertemuan tersebut. Prabowo mengatakan kalau Surya Paloh tengah berada di luar negeri.
"Sedang di luar negeri. Sedang di luar negeri," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum mengetahui alasan pasti mengapa Surya Paloh tak ikut hadir.
"Penjelasannya belum kami terima," ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menerangkan kalau pertemuan selama 2,5 jam itu tidak membahas soal perpolitikan.
Dirinya mengklaim mereka membahas tantangan terkait capaian pembangunan maupun tantangan pemerintahan ke depan.
"Tadi kita nggak bahas spesifik mengenai itu tapi lebih kepada perekonomian ke depan," ungkapnya.
