LINIMASA - Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan bahwa mengidentifikasi buzzer di media sosial tidaklah mudah.
Hal ini, menurut Mahfud, disebabkan oleh pola serangan buzzer yang seringkali dilakukan secara acak tanpa pola yang jelas.
"Buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun," ujar
"Kadang kala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang. Jadi itu kalau semuanya dilarang, itu bisa ribuan, setiap hari orang disebut buzzer," sambungnya.
Mahfud menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa para buzzer tersebut terorganisir dan didanai oleh pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
"Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya. Ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga," tuturnya.
Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat dengan mudah menindak buzzer-buzzer ini karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi adanya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.
"Kalau orang buat berita yang tidak sopan lalu di takedown lah istilahnya. Tetapi kan susah ya, kalau begitu nanti bisa dituntut juga, pemerintah yang melanggar UU ITE,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mendorong masyarakat untuk menjadi lebih sadar dan kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial.
"Mari kita bangun kesadaran masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita, terutama kalau akun-akun yang tidak jelas itu tiba-tiba muncul ini, muncul itu yang tidak jelas," tukasnya.
TERPOPULER
