LINIMASA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak membubarkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun karena dapat menciptakan preseden yang buruk.
"Kalau saudara bertanya mau diapakan Al Zaytun itu? Ada yang mengatakan 'pak dibubarkan saja, itu berbahaya'. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren. Saya berfikir kita jangan membuat preseden buruk untuk membubarkan pesantren," katanya di Lamongan, Jawa Timur, Rabu (12/7/2023).
Menurut Mahfud MD, contoh yang diambil adalah kasus Pesantren Ngruki, di mana meskipun pesantren tersebut melahirkan beberapa teroris seperti Abu Bakar Baasyir dan kelompoknya, pemerintah tidak melakukan pembubaran terhadap pesantren atau menghukum santrinya secara kolektif.
"Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi preseden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan," ujarnya.
Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut, tindakan penindakan yang diambil oleh pemerintah difokuskan pada individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme, seperti Panji Gumilang, bukan seluruh Ponpes Al Zaytun.
"Pesantren nanti kita bina karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu, yang kita tindak," katanya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penindakan pidana terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal, sementara masalah penistaan agama yang dilaporkan akan menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia.
"Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang yang diduga secara ilegal, menurut saksi-saksi dan pelakunya, kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal," imbuhnya.
TERPOPULER
