REGIONAL:
LINIMASA - Aksi demonstrasi warga Dago Elos, Kota Bandung berakhir ricuh. Warga Dago Elos memblokir jalan dan membakar ban di tengah jalan Jalan Ir. H. Djuanda atau Jalan Dago, Kota Bandung, pada Senin malam (14/8/2023).
Warga pun membentangkan spanduk-spanduk kritikan terkait sengketa lahan Dago Elos yang kini masih diperjuangkan oleh warga.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga Dago Elos karena Polrestabes Kota Bandung tak kunjung menanggapi laporan terkait masalah sengketa tanah warga Dago Elos.
Aksi blokir jalan tersebut berujung ricuh saat polisi berupaya membubarkan warga yang melakukan aksi. Ratusan polisi dari Polrestabes Kota Bandung diterjunkan untuk membubarkan massa.
Kericuhan terjadi saat polisi berupaya membubarkan warga dengan menembakkan gas air mata. Aksi bakar ban dan blokir jalan yang dilakukan warga Dago Elos itu mendapat atensi publik.
Petugas kepolisian lengkap dengan senjata dan tameng membubarkan warga yang berdemo dengan cara memblokade jalan dan membakar ban. Polisi pun menembakkan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh warga.
Video juga foto-foto kericuhan tersebut tersebar di media sosial Twitter. Tagar DagoElos sempat bertengger di daftar trending topic Twitter hingga Selasa (15/8/2023).
Warga Dago Elos Gelar Aksi Blokade Jalan
Warga Dago Elos kecewa karena laporan yang dilayangkan kepada Polrestabes Kota Bandung tidak diterima. Tercatat warga Dago Elos berupaya meminta keadilan kepada pihak berwenang sebanyak dua kali terkait kasus sengketa lahan.
Warga pun melakukan aksi demonstrasi dengan cara membakar ban dan memblokir Jalan Dago. Warga meminta keadilan atas tanah yang mereka miliki di wilayah Dago Elos.
Kapolrestabes Kota Bandung, Kombes Budi Satono membantah menolak laporan yang dilayangkan warga Dago Elos sehingga berujung pada aksi bakar ban dan blokir jalan. Ia meminta warga Dago Elos sebagai pelapor melengkapi bahan laporan terlebih dahulu.
"Dari kita sebenarnya bukan menolak. Kita tadi adalah untuk membawa kembali alat bukti yang bisa disampaikan," kata Kombes Budi kepada wartawan pada Senin (15/8/2023), melansir Suara.com.
Budi Sartono menilai insiden kerusuhan tersebut karena adanya kesalahpahaman dari warga hingga memicu aksi pemblokiran jalan. Disinggung ihwal masalah sengketa lahan, Budi enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan mengatakan hal tersebut merupakan ranah dari institusi terkait yakni pengadilan.
Sengketa Lahan Hukum Kolonial
Sengketa lahan Dago Elos sudah dimulai sejak 2016 silam. Kala itu, warga Dago Elos dan Pemerintah Kota Bandung berstatus tergugatr setelah ahli waris dari Eduar Muller melaporkan hak atas kepemilikan tanah di Dago Elos. Bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Eigendom Verponding atau bukti kepemilikan surat tanah zaman Hindia Belanda.
Namun, berdasarkan sidang putusan Pengadilan Negeri Bandung pada 2016, warga Dago Elos dinyatakan berhak atas tanah sengketa tersebut alias keluarga Muller kalah.
Berdasarkan salinan putusan kasasi, keluarga Eduar Muller memberikan kuasa hukum kepada PT Dago Inti Graha (perusahaan properti) sebagai penggugat IV. PT Dago Inti Graha beralamat di Jalan Astanaanyar Nomor 340, RT/RW:002/003, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung. Perusahaan properti ini dimiliki oleh Jo Budi Hartanto.
Bukti kepemilikan tanah yang diklaim keluarga Muller yakni berupa Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, 3742 dengan bukti Acte van Prijgving van Eigendom Vervondings Nummer 3740, 3741, 3742 Aan: George Hendrik Muller, Eigenaaren De Heer Marinus Johanes Meertens, Administrateur van en wonende Op het LandTjoemblong in de afdeeling Bandoeng. Tanah zaman kolonial tersebut kini berlokasi di wilayah Dago Elos.
Dalam perkara perdata tersebut PT Dago Inti Graha menggugat sebanyak 335 warga yang tinggal di Dago Elos RW 1, 2, 3 dan warga Kampung Cirapuhan. Selain itu, Pemkot Bandung pun menjadi tergugat dalam kasus tersebut atas aset berupa tanah dan perkantoran yakni Kantor POS dan Giro, Kepala Dinas Perhubungan c.q. Kepala Terminal Dago.
Dalam putusan kasasi, PN Bandung memutuskan bahwa keluarga Muller tidak berhak atas tanah yang disengketakan di wilayah Dago Elos. Keluarga Muller tidak berhak mengalihkan maupun mengoperasikan objek sengketa kepada PT Dago Intigraha dan mempersengketakan objek yang statusnya dikuasai negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 6, menjadi payung hukum bahwa warga Dago Elos lebih berhak atas tanah tersebut dan dinyatakan terbukti menguasai objek sengketa lahan dalam kurun waktu lama dan sebagian sudah diberikan sertifikat hak milik.
Namun, putusan kasasi PN Bandung tersebut terbentur oleh Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan keluarga Mulller melalui PT Dago Inti Graha atas tanah sengketa di Dago Elos. Tidak diketahui pasti alasan MA mengabulkan gugatan tersebut.
TERPOPULER
