Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2020 hingga 2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo, bukan keinginan pribadinya.
Hal ini dikatakan Kuasa Hukum Johnny G Plate, Dion Pongkor saat membacakan nota keberatan (Eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (4/7/2023).
"Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan 'merampok uang negara', apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021 hingga 2024 menjadi 7.904 lokasi untuk periode tersebut tanpa melalui kajian. Padahal, faktanya pengadaan BTS 4G pada tahun 2021 hingga 2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet," ujar Dion di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta yang dikutip dari Antara, Selasa (4/7/2023).
Dalam dakwaan yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023, disebutkan bahwa Johnny G. Plate menyetujui perubahan dari 5.052 lokasi desa untuk program BTS 4G pada tahun 2020 hingga 2024 menjadi 7.904 lokasi desa pada tahun 2021 hingga 2022 tanpa melalui studi kelayakan mengenai kebutuhan infrastruktur BTS 4G dan tanpa adanya kajian dalam dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo, BAKTI, maupun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo.
Dion menuturkan pada rapat terbatas, Jokowi kata Dion memberikan beberapa arahan diantaranya percepatan transformasi digital.
"Pertama, rapat terbatas kabinet 12 Mei 2020 pukul 11.09 melalui video conference Presiden di Istana Merdeka Jakarta tentang Percepatan Transformasi Digital bagi pelaku UMKM. Ada arahan Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM," ucap Dion.
Lalu rapat kedua, pada tanggal 4 Juni 2020, Jokowi memimpin rapat tentang "Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020 hingga 2035" yang memberikan arahan terkait kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi untuk digitalisasi nasional.
Selanjutnya, pada rapat intern kabinet pada tanggal 29 Juli 2020, Jokowi menjelaskan tentang pengadaan program kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).Lalu Pada rapat intern kabinet tanggal 16 Juli 2020, mantan Gubernur DKI Jakarta itu membahas tindak lanjut transformasi digital (Peta Jalan Indonesia Digital 2021 hingga 2024) yang menekankan pentingnya kecepatan transformasi digital di semua sektor.
Lalu di rapat terbatas kabinet tanggal 3 Agustus 2020, Jokowi memberikan arahan untuk penyelesaian infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang mencakup pembangunan BTS di 9.113 desa atau kelurahan dengan 1 BTS per desa/kelurahan.
Baca Juga: 6 Kesaksian Amanda di Persidangan: Bongkar Aib Mario Dandy hingga Ancaman Tembak David
Dalam eksepsinya, Dion menyatakan bahwa pembangunan atau pengadaan BTS 4G pada tahun 2021 hingga 2022 tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah BTS menjadi 7.904 lokasi.
"Bukanlah inisiatif atau keinginan terdakwa dan secara keseluruhan seluruh pernyataan untuk pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah dipenuhi dan tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Kinerja (RKAKL) Kemkominfo yang telah direvisi oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI," ungkap Dion.
Untuk diketahui, Johnny G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020 hingga 2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.
Surat dakwaan juga menyebutkan sejumlah pihak yang diduga menerima keuntungan dari proyek pembangunan tersebut.
