Kontestasi politik di Indonesia kian semakin dekat. Selain membahas soal siapa calon presiden yang akan memimpin kelak, soal biaya untuk jadi ketua umum partai juga tak luput dari pembahasan.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke 10, Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai hingga Rp600 miliar.
"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," lanjutnya.
Sebab menurut JK, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.
"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ujarnya.
Sebelumnya, tersiar kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Terkait hal itu, secara tegas JK menyatakan tidak setuju terhadap Munaslub di tubuh partai Golkar yang justru akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019.
Menurut JK, dalam keadaan solid saja partai Golkar belum tentu menang apalagi jika sampai terpecah.
“Sangat tidak setuju dengan munaslub, karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua. Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu," katanya.
"Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu”, lanjut JK.
