Suara.com - Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai politisasi hukum.
Sebelumnya diberitakan, Airlangga diperiksa Kejagung dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.
"Ini salah satu refleksi dari politisasi hukum. Jadi, setiap kita menapaki tahapan pemilu, itu ada saja yang seolah-olah hukum bisa mengatakan banyak hal dan bisa mengeliminasi elite-elite tertentu yang dianggap, mungkin tidak bisa ikut angkut didikte," kata Siti di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Dia menyebut hukum seharusnya menjadi upaya penegakkan keadilan, bukan alat untuk menghilangkan makna demokrasi.
Dengan adanya pemilu dan penegakkan hukum yang tidak dipolitisasi, lanjut Siti, kualitas kompetisi demokrasi akan menjadi sehat.
"Diarahkan pada betul-betul kompeten, dia profesional, dia punya managerial, punya leadership, punya integritas atau tidak," tambah Siti.
Hal-hal tersebut, dinilai perlu menjadi fokus dalam pemilu, bukan justru cawe-cawe dan endorsement dari Presiden Joko Widodo.
"Nanti endingnya akan mulai ketidakpercayaan, lalu muncul lah konflik, sengketa pemilu, silang sengkarut pemilu itu yang tidak bagus," tandas Siti.
Sebelumnya, Kejagung memeriksa Airlangga dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Baca Juga: Waketum Golkar Bantah Isu Munaslub untuk Melengserkan Airlangga Hartarto
Airlangga diperiksa Kejagung pada Senin (24/7/2023) lalu selama kurang lebih 12 jam untuk menjawab 46 pertanyaan.
