Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko buka suara perihal ultimatum dari partainya yakni mundur atau dipecat.
Ultimatum PDI Perjuangan tersebut menyusul Budiman Sudjatmiko yang terang-terangan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto.
Budiman Sudjatmiko mengaku belum bisa berkomentar lantaran belum ada pemanggilan secara resmi dari partainya.
"Saya belum bisa kasih komentar banyak kecuali saya sudah dipanggil secara resmi," ujar Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).
Budiman Sudjatmiko menuturkan jika ada pemecatan di partai terlebih dahulu akan ada pemanggilan secara resmi.
Di mana kata dia, proses pemecatan juga tidak serta merta dijatuhkan, namun setelah melewati beberapa kali proses peringatan.
"Karena biasanya proses pemecatan tersebut didahului pemanggilan resmi pada kader yang akan dipecat setelah melewati beberapa tahap surat peringatan," kata Budiman Sudjatmiko.
Terkait ultimatum yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Budiman Sudjatmiko memilih untuk menunggu.
"Saya menunggu saja," ucapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan akan menjatuhkan sanksi terhadap Budiman Sudjatmiko terkait ulahnya mendukun Prabowo Subianto sebagai capres.
Hasto mengatakan, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan menyampaikan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Budiman pada hari Senin (21/8/2023) besok.
"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan melalui keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).
Hasto menegaskan hanya ada dua opsi bagi Budiman, yakni mengundurkan diri dari PDI Perjuangan atau menerima pemecatan sebagai kader.
"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.
Ia menegaskan, selama ini, PDI Perjuangan selalu mengedepankan etika politik dan setiap orang yang masuk PDI Perjuangan atas dasar kesukarelaan bukan dibajak atau diiming-imingi.
