REGIONAL:
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan bakal hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker 2012 silam. Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi di KPK pada Kamis (7/9/2023).
Cak Imin mengatakan kehadirannya sebagai saksi di KPK besok suatu hal biasa.
"Besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi. Saya dimintai kedatangan," ujar Cak Imin kepada wartawan di kantor DPP Partai NasDem, Rabu (6/9/2023).
Ketika ditanya terkait pemanggilannya merupakan upaya menjatuhkan dirinya setelah ditetapkan sebagai Cawapres Anies Baswedan, Cak Imin enggan berkomentar.
"Nggak tahu saya," kata Cak Imin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Hasanuddin Wahid juga memastikan kehadiran Cak Imin pada pemanggilan KPK besok.
"Gus Muhaimin besok pagi akan hadir di KPK sebagai warga negara yang baik," katanya.
Hasanuddin menyampaikan Cak Imin akan lebih dulu memenuhi panggilan KPK sebelum memulai kegiatan ziarah.
"Iya, PKB tanggal 8 ziarah Wali Songo nantinya beliau akan ikut keliling beberapa hari mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur," kata Hasanuddin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi pada Kamis (7/9/2023) besok. Cak Imin dijadikan saksi dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tahun 2012.
"Tim Penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai Saksi dalam perkara dugaan TPK di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis 7 September," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (6/8/2023).
Penjadwalan itu sesuai dengan permintaan Cak Imin, yang seharusnya diperiksa pada Selasa (5/8/2023) lalu. KPK berharap dengan kehadirannya membuat dugaan perkara korupsi di Kemnaker menjadi terang benderang.
"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," kata Ali.
Untuk diketahui dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker terjadi di tahun 2012. Ketika itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
"Kalau untuk mencari siapa menterinya, tinggal di-search di google, tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Kasus korupsi di Kemenaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software sistem, serta komputer untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik.
Sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bali, Reyna Usman. Dia diketahui merupakan mantan dirjen di Kemenaker.
Cak Imin sedianya hadir di KPK kemarin untuk diperiksa sebagai saksi. Dia tak bisa hadir dengan alasan akan menghadiri acara di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dia semula akan membuka forum MTQ internasional. Namun, acara itu batal dibuka oleh Cak Imin kemarin siang.
Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI terjadi di Kemnaker pada 2012 saat Cak Imin menjabat sebagai Menakertrans. KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Mereka ialah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker; Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
Ketiganya belum ditahan dengan alasan KPK masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Kemarin, KPK memanggil Reyna Usman untuk ditanya seputar perencanaan pengadaan sistem proteksi TKI, kemudian pelaksanaan lelangnya.
TERPOPULER
