Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Demokrat, dan PKS dikabarkan tak ingin Anies 'kawin paksa'.
Mengutip wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya.
Pihak mereka dikatakan memiliki pertimbangan yang matang untuk menentukan pasangan Anies.
"Ya tentu pertimbangan sangat bagus. Dan kita lihat ini kan bukan kawin paksa. Karena dia bukan kawin paksa, dia datang dengan kesadaran dan kita (Nasdem-Demokrat-PKS) equal partnership," jelas Willy kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta, dikutip dari wartaekonomi.co.id pada Kamis (24/11/2022).
Willy menyampaikan bahwa Koalisi Perubahan berpegang teguh dengan prinsip 'alon'alon asal kelakon' untuk mencari cawapres mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 mendatang.
Dia juga menyebut bahwa NasDem tak akan memaksakan kehendak partai politik dalam Koalisi Perubahan. Sebab, NasDem tak ingin terjadi perpecahan di dalam koalisi mereka menjelang pemilu.
"Yang penting alon-alon asal kelakon. Prinsipnya apa. Yang menjadi episentrumnya adalah Mas Anies sendiri sebagai simbol perubahan," ungkap Willy.
NasDem memang sudah cukup intens bergandengan dengan PKS dan Demokray. Namun, Willy menyebut NasDem juga sedang menjalin komunikasi dengan banyak parpol lainnya.
Willy pun membeberkan langkah alternatif Koalisi Perubahan, apabila mereka tak kunjung mendapatkan pasangan untuk Anies.
Baca Juga: Ferdy Sambo Sebut Putri Candrawathi Istri Tak Patuh, Hanya Karena Hal Ini
"Pilihan alternatif kedua adalah mungkin masing-masing partai akan deklarasi dulu capresnya. Habis itu akan deklarasi bersama setelah itu. Jadi prosesnya tidak langsung bersama," bebernya.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa Partai Demokrat tidak ingin terburu-buru membentuk koalisi.
AHY menyebutkan bahwa tidak ingin deklarasi koalisi hanya untuk gimmick politik semata, lalu bubar di tengah jalan.
"Jangan tergesa-gesa, gopoh. Kalau hanya sekadar bersatu, cuma sekedar gimmick politik, saya khawatir koalisinya akan mudah rapuh," katanya dalam acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022).
Menurut AHY, Demokrat sebenarnya tidak ingin mengulur-ulur waktu untuk membentuk koalisi. Tetapi, pendaftaran peserta pilpres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Oleh karena itu, masih cukup waktu bagi Demokrat untuk mematangkan rencana koalisi.
"Buat apa kalau hanya sekadar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan," tandasnya.
